Mendagri Ogah Mikirin Pemulangan Rizieq

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menuturkan tidak ada unsur politis terkait pemulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah tida punya tanggung jawab untuk memulangkan Rizieq.

"Dia yang pergi sendiri kok, masa mau pulang suruh pikirin," ungkap Tjahjo di Kantor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Senin (5/8).

Baca juga: Mendagri Minta Parpol Tidak Usah Usung Kader Napi Eks Koruptor

Tidak bisa pulangnya Rizieq lantaran overstay. Menurut aturan setempat, ia harus membayar denda sekitar 15 hingga 30 ribu riyal atau setara Rp110 juta per orang

Lebih lanjut, ia menuturkan belum kelarnya perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk ormas Front Pembela Islam (FPI) juga bukan soal deal-deal politik. Tjahjo menegaskan, persoalan perpanjangan SKT FPI karena belum memenuhi syarat administrasi. "Tidak ada deal politik, tidak ada hubungannya urusan perpanjangan pengajuan izin dengan (pemulangan) Rizieq," terang Tjahjo.

Permasalahan administrasi tersebut salah satunya berupa dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI yang belum ditandantangani Pengurus ormas FPI. Oleh karena itu, Kemendagri masih menunggu kelengkapan berkas.

Lalu, masalah lainnya soal beberapa dokumen yang masih kurang di antaranya surat rekomendasi dari instansi pemerintah, yakni Polri dan Kementerian Agama.

"Ini bukan (politisasi), tidak ada masalah. Ini hanya masalah administrasi saja," tandas Tjahjo. (OL-6)