Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembatasan kendaraan dengan ganjil-genap ditiadakan mulai Senin (14/9).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB secara ketat dan tanpa pelonggaran mulai pekan depan. Salah satu poinnya adalah peniadaan ganjil-genap.
Epidemiolog Dicky Budiman sempat menyampaikan saran penambahan armada bus TransJakarta untuk mengurangi kerumunan di halte akibat kebijakan ganjil-genap.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Rani Mauliani, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi kebijakan ganjil-genap secara berkala. Terlebih
Menurut Syafrin, angka peningkatan ini masih wajar karena masih jauh dari kapasitas tempat duduk yang tersedia di Transjakarta, KRL ataupun MRT.
DKI akan tetap meneruskan kebijakan ganjil-genap karena kebijakan lalu lintas untuk menekan mobilisasi masyarakat ini dinilai efektif berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.
Ganjil-genap dikhawatirkan membuat klaster baru covid-19. Sebab, masyarakat akan menumpuk di transportasi umum.
Syafrin memastikan evaluasi gage terus dilakukan per hari, minggu, dan bulan. Hasil evaluasi diberikan kepada Gubernur Anies untuk menjadi alasan memberlakukan ketentuan gage
Pembatasan kendaraan pribadi dengan ganjil genap di Jakarta dievaluasi. Alasannya banyak kantor mengabaikan pembatasan kerja dan jumlah komuter ikut meningkat.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar Pemprov DKI membatalkan segera kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap.
KETUA Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI mengevaluasi kebijakan ganjil genap.
Hal itu merespons pernyataan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang menyoroti urgensi evaluasi ganjil genap. Sebab, terjadi kenaikan pasien covid-19 yang menggunakan transportasi umum.
Pemerintah pusat smengkritik kebijakan ganjil-genap DKI Jakarta yang disebut menyebabkan peningkatan angka pengguna transportasi.
Kebijakan ganjil genap dinilai semakin mempersulit masyarakat untuk mencari nafkah di tengah krisis ekonomi saat ini akibat pandemi Covid-19.
Anies dinilai sekadar melempar 'gimmick' dan justru sudah tidak fokus lagi menangani pandemi. Seperti kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor, pembukaan bioskop, dll
Ganjil genap sampai minggu kedua pada 21 Agustus sudah di angka 4.894 pelanggaran
Peningkatan jumlah positif Covid-19 yang terus terjadi, menurut Rerie, harus dijawab dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
Indra menjelaskan dalam profesi advokat ada yang melekat seperti hak imunitas baik di dalam maupun di luar peradilan berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Pemprov DKI Jakarta memang belum menerapkan pemberlakuan ganjil genap bermotor saat ini. Namun, apabila diterapkan, ojek online dikecualikan dalam kebijakan tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved