NasDem DKI Minta Kebijakan Ganjil-Genap Dievaluasi

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengevaluasi kebijakan ganjil-genap selama pandemi covid-19. Kebijakan itu dikhawatirkan menimbulkan masalah baru.

"Kebijakan ganjil genap hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah kasus covid-19 yang terus meningkat," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino dalam keterangan tertulis, Senin (7/9).

Wibi mengatakan kebijakan itu akan mempersulit masyarakat mencari nafkah. Apalagi, krisis ekonomi sedang terjadi.

Baca juga: Pemprov DKI Kukuh Berlakukan Gage

Anggota Komisi A DPRD DKI itu menambahkan ganjil-genap dikhawatirkan membuat klaster baru covid-19. Sebab, masyarakat akan menumpuk di transportasi umum.

"Bisa semakin tinggi tingkat penularan covid-19 di klaster transportasi umum. Jadi harus dievaluasi," tegas Wibi.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan evaluasi terhadap sistem ganjil-genap (gage). Sistem tersebut dipastikan tetap diberlakukan.

"(Hasil evaluasi) dilaporkan ke Pak Gubernur (Anies Baswedan) yang kemudian hasil evaluasi ini gage tetap dilakukan," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Syafrin memastikan evaluasi ganjil-genap terus dilakukan per hari, minggu, dan bulan. Hasil evaluasi diberikan kepada Gubernur DKI untuk menjadi dasar memberlakukan ganjil-genap. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama