Pemprov DKI Segera Evaluasi Ganjil Genap

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi kebijakan ganjil genap yang berlaku sejak 6 Agustus. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau akrab disapa Ariza.

Pernyataan Ariza merespons Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap.

"Kita akan cek dan evaluasi. Prinsipnya semua kebijakan yang diambil selalu kita diskusikan. Juga akan kita perhatikan saran dari Pak Doni," ujar Ariza, Jumat (4/9).

Baca juga: Heboh Pelanggar PSBB Masuk Peti, DPRD: Sebaiknya Bagikan Masker

Dia menjelaskan tujuan penerapan sistem ganjil genap di masa pandemi covid-19, berbeda dengan implementasi pada masa terdahulu. Kebijakan itu sebelumnya bertujuan mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Tapi sekarang itu supaya orang mengatur perjalanannya. Misalnya nomor platnya ganjil ya dia kan jadi mengatur mau belanja, keluar, kerja, sama teman-temannya itu tidak jadi," terang Ariza.

Dia mengakui adanya kenaikan jumlah penumpang angkutan umum sebesar 3,5%. Namun, penyebab kenaikan penumpang selama PSBB transisi disebabkan berbagai faktor. Bukan hanya dipengaruhi kebijakan ganjil genap.

Baca juga: Anies Jangan Paksakan Ganjil-Genap

"Bisa saja yang tadinya naik mobil karena penghematan, ekonomi melemah, dia jadi naik angkutan umum. Lalu yang saat PSBB pra transisi kena PHK, tidak bekerja,” pungkasnya.

“Ada yang WFH, lalu saat transisi dia kembali bekerja jadi naik angkutan umum. Jadi ini faktornya banyak. Harus kita cek lagi, kita evaluasi lagi," imbuh Ariza.

Diketahui, Doni meminta Pemprov DKI untuk evaluasi kebijakan ganjil genap. Berdasarkan data RS Wisma Atlet Kemayoran, ada peningkatan pasien covid-19 yang menggunakan angkutan umum. Dia menduga penularan covid-19 di angkutan umum meningkat imbas sistem ganjil genap.(OL-11)