MRT Timur-Barat Fase 2 Kembangan–Balaraja, Pramono : Semoga 1 sampai 2 Tahun Lagi Mulai Pembangunan

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten resmi meneken Nota Kesepakatan (MoU) pengembangan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 dengan trase Kembangan–Balaraja. Kerja sama ini menandai langkah konkret integrasi transportasi massal lintas wilayah Jakarta–Banten.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penandatanganan MoU tersebut sebagai tonggak penting pengembangan MRT, sekaligus membuka ruang kolaborasi pembiayaan dan pengembangan kawasan berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD).

"Hari ini kita mencatat sejarah penting, kerja sama antara Pemerintah Banten dan Pemerintah Jakarta untuk pengembangan MRT,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/2).

Baca juga : MRT Jakarta Targetkan Layani 50 Juta Penumpang Sepanjang 2026

Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek. Model ini dinilai menciptakan simbiosis mutualisme antara Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, pengembang, dan PT MRT Jakarta.

"Pengembangan TOD-nya enggak perlu dipikirin lagi, pasti akan dilakukan bersama-sama oleh pengembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman Jakarta membangun MRT Utara–Selatan melalui kerja sama dengan lembaga internasional dan Kementerian Keuangan akan menjadi rujukan pengembangan MRT Kembangan–Balaraja. Studi kelayakan proyek disebut akan segera dimatangkan.

Baca juga : MRT Jakarta Akan Sediakan Hunian untuk Milenial di Kawasan TOD

"Mudah-mudahan 1–2 tahun ke depan sudah bisa dimulai pembangunannya,” ucapnya.

Dilokasi yang sama, Gubernur Banten Andra Soni menilai MRT lintas wilayah sangat krusial bagi mobilitas warga Banten yang setiap hari bekerja di Jakarta. Ia menyoroti pola kemacetan dua arah pagi di Jakarta, malam di Banten akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. "Warga kami sebagian besar bekerja di Jakarta. Pagi hari macet di Jakarta, malam hari macet di Banten,” kata Andra.

Menurut Andra, kehadiran MRT bisa menekan beban jalan di kedua wilayah sekaligus mendorong perubahan gaya hidup masyarakat untuk beralih ke transportasi massal, terutama di kawasan perbatasan Jakarta–Banten.

Sementara, Direktur Utama PT MRT Jakarta  Tuhiyat menjelaskan bahwa MoU yang ditandatangani masih berada pada tahap kajian awal selama 8–10 bulan, mencakup aspek kelembagaan, keuangan, dan teknis trase. Besaran kebutuhan anggaran pembangunan MRT Timur–Barat akan ditentukan setelah kajian tersebut rampung.

"Nah, itu selesai. Setelah itu nanti hasil dari kajian itu baru dijabarkan kembali," pungkas Tuhiyat. (Far/P-3)