Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PT MRT Jakarta (Perseroda) sedang mengkaji kemungkinan pembangunan jalur dari Lebak Bulus ke Serpong dengan skema pembiayaan swasta penuh sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.
Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud dalam "MRTJ Fellowship Program 2025" di Jakarta, Kamis, mengatakan, perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Sinar Mas Land pada 24 Juli 2025.
MoU ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan guna memastikan apakah proyek tersebut dapat dibiayai 100 persen oleh sektor swasta.
Jika studi menunjukkan hasil positif, skema ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meringankan beban keuangan negara. "Kami tidak ingin melulu (bergantung pada pembiayaan pemerintah). Kami menantang diri kami sendiri untuk bisa, misalnya, apakah bisa (pembiayaan) dengan swasta 100 persen," kata Farchad.
Farchad menjelaskan bahwa meskipun kebutuhan akan transportasi publik berkualitas sangat tinggi, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Karena itu, skema pembiayaan inovatif menjadi kunci.
Selain pembiayaan swasta penuh, MRT juga mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai opsi untuk mempercepat pengembangan.
Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Farchad menuturkan MRT Jakarta memiliki beberapa strategi utama. Pertama, perusahaan secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengkomunikasikan niat dan ide-idenya sehingga mendapatkan dukungan yang diperlukan.
Kedua, MRT melakukan asesmen internal berdasarkan pengalaman operasional dan pembangunan sebelumnya untuk mengidentifikasi area-area yang bisa ditingkatkan kelayakannya.
Tujuan utama dari strategi ini adalah agar proyek dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien dari sisi biaya, mengurangi kontribusi pemerintah dalam pembiayaan. Langkah ini sejalan dengan praktik yang banyak diterapkan di luar negeri.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan, skema pembiayaan untuk MRT Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase 2A (Bundaran HI-Kota) masih menggunakan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui skema "three sub-level agreement".
Dalam skema ini, pengembalian pinjaman ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat, sementara MRT Jakarta hanya bertindak sebagai pelaksana proyek.
Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket dan sumber non-tiket lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial internal dan operasional perusahaan.
Saat ini pendapatan MRT Jakarta masih ditopang oleh subsidi pemerintah, namun perusahaan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan non-tiket, seperti dari iklan dan pengembangan properti, untuk menekan biaya operasional dan mengurangi ketergantungan pada subsidi.
"Alhamdulillah dengan skema bisnis yang MRT jalankan saat ini sudah bisa pelan-pelan mengurangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah," ujar Ahmad.(Ant/P-1)
Jika setelah proses investigasi internal terbukti karyawan bersangkutan menggunakan ijazah palsu, maka akan ditindak sesuai peraturan internal yang berlaku dengan pemecatan.
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
Bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) atau luar daerah lainnya, Anda bisa menjajal ragam transportasi umum untuk pergi ke Jakarta Fair.
“Kebijakan penetapan tarif Rp1 ini juga didukung dengan perpanjangan jam operasional di sejumlah rute, khususnya untuk mendukung mobilitas warga dalam perayaan malam puncak HUT Jakarta,”
Kementerian Perhubungan tengah mengkaji proyek skytrain yang akan menghubungkan wilayah Tangerang Selatan dan Bogor.
MRT Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus layanan Transjakarta yakni Rp1 untuk penumpang wanita, pada Hari Kartini.
DALAM rangka memperingati Hari Angkutan Nasional pada Kamis (24/4), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali menggratiskan layanan transportasi umum
Pola operasi MRT Jakarta tersebut hanya berlaku untuk tiga hari saat libur sehingga pada Kamis (30/1) pola operasi akan kembali normal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved