Pemerintah pusat smengkritik kebijakan ganjil-genap DKI Jakarta yang disebut menyebabkan peningkatan angka pengguna transportasi. Alhasil terjadi kerumunan masyarakat yang membludak di transportasi umum, yaitu TransJakarta dan Kereta Rel Listrik (KRL).
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, pemerintah DKI Jakarta harus melakukan evaluasi yang mendalam terlebih dahulu. Evaluasi harus memberikan hasil apakah kebijakan ganjil-genap ini benar-benar menyebabkan peningkatan masyarakat yang terpapar covid-19.
“Soal ganjil-genap kalau memang benar hasil evaluasinya kemudian menyebabkan bertambah orang terpapar bisa jadi boleh (ditiadakan kebijakannya). Kalau nggak terbukti ya nggak apa-apa (tetap diterapkan),” kata Taufik saat ditemui di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/9).
Menurut Taufik, sebetulnya pihaknya menyetujui jika untuk sementara waktu kebijakan ini ditiadakan terlebih dahulu. Namun, perlu ada kajian dan evaluasi apakah penambahan kasus baru covid-19 karena adanya klaster dari transportasi umum.
Baca juga: Kemenhub Izinkan Kapasitas Angkutan 70%, DKI: Kami Tetap 50%
Namun, pihaknya menyarankan pemerintah DKI untuk melakukan penambahan armada angkutan umum tersebut, sehingga bisa dipastikan setiap armada hanya memenuhi persentase 50% dari total kapasitas dan tidak menyebabkan kerumunan.
“Menurut saya gini bahwa kan katanya yang terpapar banyak di angkutan umum, angkutan umumnya bisa ditambah apa nggak? Sesuai dengan protokol kesehatan mesti ditambah dong. Kalau misalnya, sebelumnya 100% itu satu bus, sekarang kan 50% kapasitas. Jadi, mesti 2 bus. Itu kalau TransJakarta,” paparnya.
Begitu pun dengan KRL, sambungnya, perlu ada penambahan gerbong kereta. "Agar kapasitas bisa sesuai protokol kesehatan dan menghindari adanya kerumunan atau antrean," jelas Taufik.
Namun, menurutnya, dalam situasi seperti saat ini yang paling mendesak adalah pengawasan dari petugas di lapangan. Perlu adanya pengetatan pengawasan agar masyarakat menaati protokol kesehatan selama pandemi covid-19 ini.
“Menurut saya, petugasnya pasti memang kurang. Pengawasan lebih ketatlah dan kasih sanksi,” pungkasnya. (OL-14)
