Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Pemerintah pusat smengkritik kebijakan ganjil-genap DKI Jakarta yang disebut menyebabkan peningkatan angka pengguna transportasi. Alhasil terjadi kerumunan masyarakat yang membludak di transportasi umum, yaitu TransJakarta dan Kereta Rel Listrik (KRL).
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, pemerintah DKI Jakarta harus melakukan evaluasi yang mendalam terlebih dahulu. Evaluasi harus memberikan hasil apakah kebijakan ganjil-genap ini benar-benar menyebabkan peningkatan masyarakat yang terpapar covid-19.
“Soal ganjil-genap kalau memang benar hasil evaluasinya kemudian menyebabkan bertambah orang terpapar bisa jadi boleh (ditiadakan kebijakannya). Kalau nggak terbukti ya nggak apa-apa (tetap diterapkan),” kata Taufik saat ditemui di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/9).
Menurut Taufik, sebetulnya pihaknya menyetujui jika untuk sementara waktu kebijakan ini ditiadakan terlebih dahulu. Namun, perlu ada kajian dan evaluasi apakah penambahan kasus baru covid-19 karena adanya klaster dari transportasi umum.
Baca juga: Kemenhub Izinkan Kapasitas Angkutan 70%, DKI: Kami Tetap 50%
Namun, pihaknya menyarankan pemerintah DKI untuk melakukan penambahan armada angkutan umum tersebut, sehingga bisa dipastikan setiap armada hanya memenuhi persentase 50% dari total kapasitas dan tidak menyebabkan kerumunan.
“Menurut saya gini bahwa kan katanya yang terpapar banyak di angkutan umum, angkutan umumnya bisa ditambah apa nggak? Sesuai dengan protokol kesehatan mesti ditambah dong. Kalau misalnya, sebelumnya 100% itu satu bus, sekarang kan 50% kapasitas. Jadi, mesti 2 bus. Itu kalau TransJakarta,” paparnya.
Begitu pun dengan KRL, sambungnya, perlu ada penambahan gerbong kereta. "Agar kapasitas bisa sesuai protokol kesehatan dan menghindari adanya kerumunan atau antrean," jelas Taufik.
Namun, menurutnya, dalam situasi seperti saat ini yang paling mendesak adalah pengawasan dari petugas di lapangan. Perlu adanya pengetatan pengawasan agar masyarakat menaati protokol kesehatan selama pandemi covid-19 ini.
“Menurut saya, petugasnya pasti memang kurang. Pengawasan lebih ketatlah dan kasih sanksi,” pungkasnya. (OL-14)
Minat terhadap rumah tapak kembali meningkat di kalangan pembeli muda, terutama sejak pandemi covid-19 memicu perubahan pola hunian.
Sekarang ini ada permintaan dari pihak swasta, apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik transportasi publik,"
Kementerian Perhubungan tengah mengkaji proyek skytrain yang akan menghubungkan wilayah Tangerang Selatan dan Bogor.
Kementerian Perhubungan diminta untuk mendata semua kapal-kapal yang menjadi fasilitas tempat destinasi pantai yang disesuaikan dengan standardisasi regulasi yang berlaku.
Trayek baru TransJabodetabek S61 rute Alam Sutera-Blok M resmi diluncurkan pada Kamis (24/4). Langkah itu menjadi babak baru integrasi transportasi publik.
MASYARAKAT dapat menikmati angkutan transportasi umum Transjakarta dengan hanya membayar Rp.1 pada Kamis (24/4). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif Rp1 Transjakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved