Main di GBK harus Bayar, Pramono Anung Pindah ke JIS dan Velodrome Saja

Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp1,9 juta oleh pihak pengelola. Hal itu kemudian viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Warganet pun mengecam hal yang dianggap sebagai pungli itu.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun memberi respons. Ia menegaskan bahwa GBK tidak dikelola oleh Pemprov DKI. Itu sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat.

"GBK sekarang ini kan sepenuhnya, kewenangannya, ada di pemerintah pusat. Sudah ada kepengurusan di sana, jadi GBK bukan bagian yang dikelola oleh pemerintah Jakarta," kata dia dikutip Sabtu (4/7).

Lebih lanjut, ia tetap memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak. Jika memang tetap harus dimintai uang, ia menyarankan kepada warga untuk memanfaatkan fasilitas yang dikelola Pemprov DKI, seperti kawasan Jakarta International Velodrome dan Jakarta International Stadium (JIS). Ia memastikan, masyrakat bisa beraktivitas di Velodrome dan JIS secara gratis.

"Kalau memang di GBK dikenakan biaya, pindah saja ke Velodrome ataupun JIS. Kami akan beri kebebasan," ujar Pramono.

Setelah viral, pengelola kawasan GBK akhirnya berkomunikasi dengan komunitas yang merasa diminta bayaran saat beraktivitas di ruang publik itu. Dalam komunikasi tersebut, telah disepakati bahwa aktivitas komunitas tersebut bukan bersifat komersial dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan itu lantas tidak jadi dipungut biaya. (E-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika