Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MA mengharapkan kandidat yang memiliki keahlian khusus seperti hukum HAM internasional
Komisi Kejaksaan berharap penanganan kasus pelanggaran HAM Paniai dapat berjalan baik. Serta, memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat
MA menyiapkan lima hakim untuk mengadili perkara itu, terdiri dari dua hakim karier dan tiga hakim ad hoc (HAM).
Proses seleksi hakim ad hoc Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan PK memang menjadi kewenangan Komisi Yudisial (KY).
Pendaftaran permohonan tersebut diwakili oleh Tim Universalitas Hak Asasi Manusia (U-HAM), yakni Themis Indonesia, LBH PP Muhammadiyah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.
Bjorka mencuit sebuah tautan yang berisi artikel yang mengungkap pembunuh Munir dan kronologi kejadian tersebut.
Menurut Suciwati, masyarakat masih berharap agar misteri kasus pembunuhan suaminya, yakni aktivitis HAM Munir Said Thalib, bisa dipecahkan sampai ke akarnya.
Menurut Amir, LPSK bersama jaksa bertugas melindungi pihak yang akan bersaksi di pengadilan Paniai
Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menjelaskan bahwa pihaknya baru bisa memberikan perlindungan setelah mendapat rekomendasi.
Komnas HAM akan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung selaku penyidik, paling lambat pada Kamis (22/9) mendatang.
Dakwaan terhadap terdakwa terpenuhi secara keseluruhan, dan terbukti secara hukum melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat secara sah yang diatur dalam dua dakwaan.
KOALISI Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Solidaritas Individu menilai negara belum serius menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat Pania
Menurut KSP, RUU tersebut perlu segera disahkan untuk mencegah terulangnya kasus pelanggaran HAM berat. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Tim PPHAM, yang menghasilkan rekomendasi.
Kebijakan tersebut dibuat untuk memberi kompensasi kepada semua korban dari 12 pelanggaran HAM tersebut.
Padahal, kehadiran beleid tersebut saat ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan belasan kasus pelanggaran HAM
Menurut Jokowi, hal itu memjadi salah satu kunci untuk bisa memperkuat fondasi stabilitas politik, demokrasi, dan kepastian hukum
PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional mengajak masyarakat tidak melupakan tragedi kerusuhan era 1990-an.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai seharusnya menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sejak periode pertama. Sayangnya, Jokowi terkesan mengulur-ulur
Johan Budi mengungkapkan ada beberapa kasus Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK tidak terlihat. Begitu juga kasus penganiayaan okunum Paspampres terhadap warga Aceh hingga tewas.
Amnesty International Indonesia meminta KPU memasukkan isu hak asasi manusia (HAM) dalam rangkaian debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pilpres 2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved