Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
TUJUAN utama dari disahkannya UU tentang Pengadilan HAM, ialah untuk mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat dengan memenuhi rasa keadilan.
Wakil Ketua Komnas HAM itu menilai pembentukan tim penyidik Kejagung itu sebagai langkah yang baik. Namun, ia menyoroti unsur masyarakat yang belum dilibatkan.
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Mahfud
"Kasus ini adalah kasus yang diumumkan baru tahun kemarin oleh Komnas HAM dan kita langsung ditindaklanjuti untuk segera dibawa ke pengadilan," kata Mahfud
Mahfud MD menyatakan dalam pengusutan kasus HAM berat pemerintah berpegangan pada undang-undang.
Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dilakukan setelah penyidikan oleh Kejagung untuk melengkapi hasil penyelidikan Komnas HAM.
Menurut dia Komnas HAM telah merampungkan berkas penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat.
Langkah itu dianggap menjadi jalan keluar atas kebuntuan yang selama ini terjadi.
Kejaksaan dinilai tidak ada gelagat untuk segera menuntut pihak-pihak yang diduga terlibat.
Pelibatan Komnas HAM atau tokoh dan pakar hukum ke dalam tim penyidik Jaksa Agung dimungkinkan.
Puluhan tahun sejumlah kasus HAM terbengkalai, rakyat menunggu realisasinya
Sahroni juga meminta agar semua institusi penegak hukum yang terkait turut membantu lancarnya upaya penuntasan kasus HAM ini.
Tujuannya agar ketika di lapangan potensi pelanggaran HAM bisa dihilangkan
Komisi III DPR menilai tidak clear kalau kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu menggunakan pendekatan yudisial, misalnya kasus pada tahun 1965—1966.
MENJELANG masa pensiun Jenderal Polisi Idham Azis, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyusun catatan kritis atas situasi keamanan selama satu tahun terakhir.
Selama ini, Sumarsih menilai pemerintah selalu mengarahkan penyelesaiannya secara nonyudisial
Langkah yang dilakukan pemerintah dalam kasus HAM sepanjang 2020 merupakan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tahap mematikan bara konfl ik.
DI balik berbagai regulasi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan, tren kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun.
Kendati demikian, Usman mengatakan keraguannya terhadap Satgas jika tidak diniatkan dengan kewajiban Jaksa Agung merampungkan perkara HAM berat.
Yuspar menyebut ada 13 perkara pelanggaran HAM berat yang penyelidikannya dilakukan Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved