Sabtu 04 Desember 2021, 22:00 WIB

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

Dhika Kusuma WInata | Politik dan Hukum
Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

MI/Susanto
Aksi Massa menuntut penuntasan kasus HAM masa lalu

 

PEMERINTAH kembali menyatakan komitmen untuk penuntasan kasus-kasus HAM berat baik itu jalur yudisial dan nonyudisial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah menyiapkan lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 

"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Mahfud dalam pernyataan pers, Sabtu (4/12). 

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk memfasilitasi penyelesaian kasus HAM berat sebelumnya kandas lantaran terbentur persoalan undang-undang. Sebabnya, UU KKR atau UU Nomor 27 Tahun 2004 dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. 

"Dulu sudah pernah kita mempunyai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tetapi dibatalkan pada 2006 oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga pemerintah perlu menyiapkan rancangan undang-undang tersebut sebagai penggantinya," ujar Mahfud. 

Baca juga : Mahfud MD: Kasus HAM Berat Paniai Segera Dibawa ke Pengadilan 

Mahfud MD menjamin dalam pengusutan kasus HAM pemerintah berpegangan pada undang-undang. Untuk kasus yang terjadi setelah terbitnya UU Pengadilan HAM, Kejaksaan Agung sudah mengumumkan penyidikan untuk kasus Paniai 2014. 

"Jadi ini (kasus Paniai) nanti akan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kasus ini adalah kasus yang diumumkan baru tahun kemarin oleh Komnas HAM dan kita langsung ditindaklanjuti untuk segera dibawa ke pengadilan," ucapnya. 

Untuk kasus-kasus masa lalu sebelum terbitnya UU Pengadilan HAM, pemerintah menyerahkannya ke DPR. 

"Kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 2000 tepatnya sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu diserahkan kepada DPR untuk dianalisis apa cukup bukti, apa bisa dibuktikan untuk dibawa ke pengadilan," kata Mahfud. (OL-7)

Baca Juga

DOK PKN.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Serah SK Pimda NTT

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 20 Januari 2022, 17:07 WIB
Tanpa diduga, penyerahannya justru dilakukan bersamaan dengan pengesahan UU IKN dan sahnya nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang...
Antara

Prabowo Sebut Kemenhan Telah Audit Kasus Pengadaan Satelit

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 16:24 WIB
Kejagung telah memeriksa 11 orang, baik dari pihak swasta maupun Kemenhan, selama proses...
Ist/Wikipedia

Prabowo Sebut Pengadaan Jet Tempur Rafale Tinggal Aktifkan Kontrak

👤 Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 16:05 WIB
Menhan Prabowo Subianto mengatakan pengadaan pesawat jet tempur Dassault Rafale untuk TNI Angkatan Udara hanya menunggu pengaktifan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya