Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
NEGARA diminta hadir untuk melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan yang belakangan ini melemah karena maraknya aksi intoleransi.
Selain itu, Imparsial juga mendesak agar pemerintah menegakkan hukum terhadap pelaku intoleransi guna mencegah aksi tersebut terulang lagi.
Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah hanya mengakomodir kehendak kelompok keagamaan mayoritas sekaligus mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia.
Jenis kasus intoleransi tersebut beragam, mulai dari pelarangan terhadap pendirian rumah atau tempat ibadah, hingga penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama.
"Kita tahu ada fakta intoleran, tapi kemudian jangan juga melawan intoleran dengan cara intoleran. Dampaknya menurut saya berpotensi menumbuhkembangkan intoleransi," terang Erwin.
Tetapi kebebasan yang terjadi justru dimaknai berlebihan oleh sebagian orang.
Fachrul mengaku belum bisa memberikan jaminan kepada semua warga negara Indonesia melaksanakan kegiatan keagaman masing-masing.
DKI Jakarta menduduki peringkat kedua untuk perisitiwa intoleran dalam kurun 12 tahun terakhir di belakang Jawa Barat.
"Intoleransi merupakan cikal bakal radikalisme dan puncaknya terorisme. Maka fokus kita ke tunas persoalan yang mampu mengoyak persatuan itu yakni memperkuat lagi budaya toleransi," ujarnya
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa serangan terhadap Menteri Koordinator Polhukam Wiranto harus disikapi sangat serius.
Jika kemudian ada keputusan hukum, maka Dosen IPB tersebut akan diberhentikan statusnya sebagai PNS.
Akar permasalahan radikalisme ini sebenarnya terletak pada kegagalan sebagian masyarakat yang dalam memahami kaitan keberadaan budaya dalam kaitannya dengan agama.
Penguatan nilai-nilai kebangsaan, utamanya pemahaman Pancasila, di perguruan tinggi wajib dilakukan.
Radikalisme sudah masuk ke ruang-ruang terpelajar. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa berwawasan kebangsaan sebagai benteng dari paham yang bertentangan dengan Pancasila
"Karena kalau menyebut Indonesia bersyariah itu sama dengan memasang plang 'kami menjual ikan' di dalam pasar ikan. Jadi yang dijual ikan, enggak usah ditulis penjual ikan."
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta segera membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN).
Kemendagri akan menggunakan pendekatan komunikatif terhadap Pemda terkait guna memfasilitasi hadirnya produk-produk hukum yang toleran dan anti diskriminatif.
"Saya akui (kasus) ini kerikil dalam sepatu yang buat saya tidak enak berjalan kalau belum selesai," katanya.
IMB tersebut dicabut Bupati bantul karena didesak segelintir masyarakat
MASYARAKAT Indonesia selama ini dikenal mempunyai budaya toleran dan rukun dengan menganut cara pandang moderat
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved