Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DIREKTUR Riset Setara Institute Halili menilai ada persoalan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hanya didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
Hal itu membuat FKUB berada dalam wilayah abu-abu, antara masuk dalam pemerintah atau masyarakat sipil. Menurutnya landasan saat ini kurang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja FKUB.
"Kalau sekarang kan abu-abu. Orang melakukan pengawasan terhadap kinerja FKUB tidak bisa secara tegas, mempersoalkan FKUB. Toh hanya forum. Ini sebenarnya FKUB itu negara atau civil society itu kan tidak jelas," terang Halili usai diskusi Pemajuan Toleransi di Daerah; Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta (24/11).
Baca juga: Jabar dan DKI Provinsi paling Intoleran
Menurutnya, kelembagaan FKUB yang hanya berupa forum bakal menyulitkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Padahal yang diurus adalah perkara besar yakni soal kerukunan beragama di akar rumput.
"Dengan ketidakjelasan kelembagaan FKUB maka menjadi tidak jelas juga pengawasannya, menjadi tidak jelas juga bagaimana permintaan pertanggungjawaban mereka, bagaimana kita menagih kinerja mereka dalam soal kerukunan beragama di daerah," tegasnya.
Menurutnya, akan memunculkan problem ketika peran FKUB yang sangat vital dalam bahasan toleransi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan jika hanya kelembagaannya hanya berupa forum.
"Kalau FKUB hanya dibayangkan sebagai lembaga yang forum saja, itu kan problematik. Bagaimana kita memasrahkan toleransi, tata kelola toleransi kebhinekaan pada sebuah forum yang kelembagaannya tidak jelas. Itu problematik menurut saya,"
Halili menerangkan FKUB punya tiga aspek yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah yakni peran, kelembagaan, dan operasional.
"Inikan FKUB ada tiga aspek yang menurut saya penting untuk di-address oleh pemerintah. Pertama, peran. Kedua, kelembagaan. Ketiga, operasionalisasi FKUB," lanjutnya.
Ketiga persoalan itu menurutnya bakal bisa dijembatani dengan adanya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang FKUB.
"Maka perpres ini akan menjawab ketiga hal itu," tegasnya.
Halili menambahkan ketiga hal itu akan berpengaruh pada kinerja sekaligus pengawasan terhadap FKUB.
"Jadi peran kita perkuat, kelembagaan kita perkuat, operasionalisasi kita perkuat. Kalau ini sudah kita perkuat, kita bisa mengawasi akhirnya," pungkasnya. (OL-8)
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
KETUA Umum Ahlulbait Indonesia (ABI) Zahir Yahya menilai untuk menghadapi tantangan di Indonesia yang kompleks, Islam dan kebangsaan harus berjalan beriringan.
Universitas Nusa Cendana dianggap paling menarik dan terpilih menjadi role model untuk implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
Perpanjangan Operasi Madago Raya merupakan upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulteng.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pemulihan harmoni sosial di tengah masyarakat Cidahu, Sukabumi, setelah insiden perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Tidak hanya karena secara geografis wilayahnya berbukit-bukit dengan ketinggian 760 meter di atas permukaan laut (mdpl), tetapi juga karena desa itu tak ubahnya Indonesia mini dengan beragam agama.
BUPATI Intan Jaya, Papua Tengah, Aner Maisini mengungkapkan Hari Raya Idul Adha merupakan momen untuk memperkuat solidaritas dan toleransi umat beragama.
"Setiap ada hari besar keagamaan, warga tanpa memandang keyakinan dan namanya berkumpul, saling pengucapan selamat," jelas Kepala Dusun Thekelan Agus Supriyo.
Toleransi, katanya, adalah kata yang paling sering terdengar tapi terkadang bisa berbalik menjadi penyebab tindakan-tindakan intoleran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved