Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
INTOLERANSI di Indonesia justru akan makin berkembang jika pemerintah menghadapinya dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan maupun landsan norma di masyarakat.
Hal itu diungkapkan peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar saat ditemui jurnalis di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (17/11).
"Kita tahu ada fakta intoleran, tapi kemudian jangan juga melawan intoleran dengan cara intoleran. Dampaknya menurut saya berpotensi menumbuhkembangkan intoleransi," terang Erwin.
Ia mencontohkan, pengaduan dalam portal aduan ASN. Salah satu poin pengaduan terdapat klausul bahwa memberi tanggapan atau dukungan terhadap konten radikalisme bisa diaporkan melalui portal aduan ASN. Padahal parameter dan standar konten radikal pun masih diperdebatkan.
"Kita masih berdebat tentang standar-standar itu, tapi pemerintah membuat norma-norma baru yang kemudian tidak punya landasan konseptual, landasan HAM, dan tidak transparan juga pengunaannya," tandasnya.
Baca juga ; Pancasila Harus Jadi Acuan Cara Berpikir Melawan Intoleransi
Contoh lainnya, lanjut Erwin, ialah wacana untuk melarang penggunaan celana cingkrang dan cadar untuk ASN. Hal itu juga merupakan bentuk melawan intoleran dengan cara intoleran.
"Bayangkan orang bercelana cingkrang itu belum tentu sama dengan orang tidak toleran," tegasnya.
Erwin mengkhawatirkan, kelompok intoleran yang merasa direpresi pemerintah, justru bisa melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
"Jadi ada ketegangan dari masyarakat, bahkan kelompok-kelompok intoleran itu melakukan perbuatan bahwa mereka merasa direpresi oleh kebijakan pemerintah yang tidak adil. Sehingga kemudian berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan di luar kemauan kita bersama," pungkasnya. (OL-7)
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved