Negara Disebut Harus Terus Perangi Intoleransi dan Radikalisme

SEKJEN DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa serangan terhadap Menteri Koordinator Polhukam Wiranto harus disikapi sangat serius.  Menurut dia negara memiliki kedaulatan untuk menindak pengganggu ketentraman masyarakat.

“Pelaku tidak hanya menjadi bagian dari gerakan radikalisme yang tidak hanya merongrong kewibawaan negara. Apa yang dilakukan adalah pengibaran bendera perlawanan terhadap pemerintahan yang sah," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Minggu (13/10).

Baca juga: BNPT: Kampus Benteng dari Ancaman Radikalisme dan Intoleransi

Selain itu bisa merusak ideologi negara dan melakukan perlawanan terbuka terhadap pejabat teras pemerintah yang menjadi simbol kebijakan politik dan keamanan negara. Sehingga diperlukan sosok yang bisa melakukan perlawanan terhadap radikalisme.

"Presiden Jokowi diyakini mampu bertindak tegas, komprehensif, dan berkelanjutan guna mengikis habis paham radikalisme” ujar Hasto.

Serangan di siang hari dan terencana tersebut, kata dia, masuk kategori sangat serius. Sehingga, harus disikapi bersama, menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif warga masyarakat.

“Bagaimanapun juga Pak Wiranto adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam diri Beliau melekat seluruh kewenangan, kebijakan, dan tanggung jawab terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional," jelasnya.

Sehingga Presiden harus mengambil langkah serius atas tindakan kejadian tersebut.

"Dengan demikian diperlukan keputusan presiden yang bersifat segera, guna memobilisasi seluruh elemen penegak hukum, aparat birokrasi, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas guna melakukan deteksi secara dini terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap ideologi, keamanan, dan ketentraman masyarakat,” jelasnya.

Menurut Hasto seluruh jajaran penegak hukum tidak perlu ragu-ragu. Negara memiliki kedaulatan. Ini dasar legalitas hukum tertinggi. Demikian halnya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak hanya menjadi salah satu tujuan bernegara.

"Namun, juga menjadi landasan hukum di dalam menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat. Kerena itulah jangan ragu-ragu menindak para pengganggu keamanan, para teroris, dan aktor intelektual yang berdiri di belakang gerakan radikalisme,” ungkapnya.

PDI Perjuangan, lanjut dia, merekomendasikan agar sistem pertahanan dan keamanan yang telah mendarah daging, sudah saatnya digelorakan kembali. (Iam/A-3)