PEMERINTAH dan seluruh masyarakat perlu bekerja sama mencegah dan mengatasi Intoleransi dengan mengampanyekan sikap menerima dan berani menjalankan kehidupan dalam bingkai kebhinekaan. Tidak hanya itu, faktor utama terorisme yang akarnya dari persoalan ekonomi harus segera terjawab dengan program-program yang tepat sasaran.
"Intoleransi merupakan cikal bakal radikalisme dan puncaknya terorisme. Maka fokus kita ke tunas persoalan yang mampu mengoyak persatuan itu yakni memperkuat lagi budaya toleransi," kata sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Tomagola dalam diskusi bertajuk Tuntas Gerakan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, di Jakarta, Minggu (10/11).
Menurut dia, kerukunan antar umat beragama dengan cara saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati menjadi langkah pertama dalam membangun toleransi. Kemudian kesadaran keberagaman ras dan suku dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tahap sosialisasi berikutnya.
Ketika masyarakat mampu merajut kegiatan sosial dalam perbedaan agama dan asal usul maka intoleransi tidak akan bisa tumbuh. Sebaliknya, orang atau kelompok yang tidak ingin hidup dengan yang berbeda dari sisi kepercayaan, suku dan ras akan menjadi habitat intoleransi.
Hal lain, kata dia, yang tidak kalah penting karena menjjady salah satu faktor utama intoleransi adalah kesenjangan ekonomi. Kecemburuan sosial dapat dengan mudah timbul terhadap masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari sisi ekonomi. "Maka kesejahteraan merupakan jawaban sekaligus tugas pemerintah yang perlu segera dipenuhi,' lanjut dia.
Ia pun mendukung program ekonomi dengan pendekatan syariah yang dicanangkan Wakil Presiden Maruf Amin dan program lain di organisasi keagamaan. "Apabila program ekonomi yang diusung Pak Maruf Amin dan Muhamadiyah juga Nahdlatul Ulama sukses itu akan membantu dalam mewujudkan kesejahteraan dan sekaligus memangkas akar terorisme," tegasnya.
Pada kesempatan sama, Pegiat Anti Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme Haidar menyatakan Indonesia perlu mewaspadai gerakan radikalisme dan terorisme dengan mengambil pelajaran dari negara-negara yang sudah hancur akibat kedua paham dan akitivitasnya seperti Suriah, Irak dan Afganistan. Negara wajib berlaku tegas terhadap pihak-pihak yang mendorong dan mengancu kedaulatan lewat paham-paham tersebut.
"Indonesia negara kaya dan seksi sehingga harus waspada dari gempuran radikalisme dan terorisme yang dibantu jaringan internasional. Sebab negara-negara yang saat ini telah terkoyak memiliki kekayaan alam luar biasa sehingga pemerintah harus lebih tegas menindak benih dan pelaku kegiatan radikal juga teror serta mengentaskan penyebab-penyebabnya,"pungkasnya. (OL-8)
