Perkuat Daya Tangkal Paham Radikal

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono mengatakan pentingnya menitikberatkan fokus pencegahan terorisme di tingkat desa. Perlu kolaborasi semua pihak untuk menciptakan desa yang mempunyai ketahanan, daya cegah, dan daya tangkal terhadap paham radikal.

Salah satu program pencegahan yang digagas BNPT, kata dia, adalah Desa Siap Siaga dan sudah berjalan selama tiga tahun. Terdapat lima desa/kelurahan dari lima provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat/NTB) yang menjadi pilot project. Kemudian pada 2024 dilaksanakan di 50 desa/kelurahan di lima provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung).

"Sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, kemudian diwujudkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 di mana salah satunya adalah berangkat dari desa untuk melakukan pencegahan dan membangun kesejahteraan," ujarnya saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (12/8).

Baca juga : Eks Napiter Sebut Desa Rawan Jadi Sasaran Penyebaran Paham Radikal

PERBANYAK DIALOG

Pada tahun ini, pembentukan Desa Siap Siaga dilakukan di dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat. Sebelumnya, dia mengatakan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, adalah kunci pencegahan terhadap intoleransi serta radikalisme.

Dia menyebut berdasarkan riset Setara Institute pada 2023, salah satu penyebab utama tumbuhnya intoleransi adalah minimnya ruang dialog dan diskusi antarwarga. "Karena itu, forum seperti ini harus terus diperbanyak. Dialog dapat menjadi sarana untuk mengatasi hambatan informasi dan mencegah permasalahan sejak dini," terangnya.

Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris menambahkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai benteng dalam menghadapi paham radikal serta terorisme. "Kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta budaya, agar tidak mudah tergerus oleh pengaruh negatif dari luar," imbuhnya.

Baca juga : Masalah Sampah Harus 100 Persen Tuntas di 2029

ANCAMAN BARU

Sementara mantan narapidana terorisme Suryadi Masud mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang kini bertransformasi dalam bentuk-bentuk baru. Padahal, kata dia, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI seharusnya menjadi momentum untuk mengingat pengorbanan para pahlawan yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

"Delapan dekade merdeka, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjaga persatuan dan keamanan bangsa. Ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme, meski tak selalu tampak di permukaan, tetap mengintai dan beradaptasi dalam bentuk baru," kata Suryadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (12/8).

Suryadi merupakan residifis kasus terorisme yang sudah tiga kali keluar masuk penjara, pernah bergabung dengan Al Qaeda di Moro, Filipina, terlibat dalam Bom Bali I sebagai pengirim bahan baku, Bom McDonald Makassar, hingga serangan teroris di Sarinah, Thamrin, Jakarta.

DAERAH RAWAN

Dia mengingatkan beberapa daerah di Indonesia masih menjadi tempat tumbuhnya kelompok radikal yang mengancam stabilitas nasional.  Dia menegaskan kedaulatan sejati baru tercapai jika Indonesia mampu lepas sepenuhnya dari ancaman ideologi yang memecah belah.

Dia pun menyayangkan masih adanya narasi kelompok radikal yang seolah mendapat pembenaran dari sebagian pihak sehingga membelokkan persepsi masyarakat. Menurut dia, banyak orang terjerumus ke paham radikal karena minim pengetahuan sejarah bangsa dan hanya mendengar narasi sepihak.

Dia juga menyoroti masifnya penyebaran propaganda radikal di dunia maya dengan kemasan menarik dan kreatif yang menargetkan generasi muda, khususnya Gen Z.

NARASI TANDINGAN

Di sisi lain, lanjut dia, narasi tandingan tentang nasionalisme dan kebhinekaan masih disajikan secara monoton. “Anak-anak tidak bisa menerima narasi kebangsaan yang membosankan. Gaya penyampaiannya harus sesuai zaman. Kisah para pahlawan harus diangkat agar generasi muda mengerti pentingnya menjaga keutuhan bangsa,” ujarnya.

Dia mengingatkan pentingnya menyesuaikan pesan pencegahan radikalisme dengan kondisi budaya setempat. “Jangan memaksakan narasi umum yang tidak sesuai dengan lingkungan sasaran. Sayang sekali jika sumber daya sudah keluar, tapi pesannya tidak mengena,” pungkasnya. (Mir/Ant/P-3)