Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERGURUAN tinggi diminta aktif membentengi diri dari ancaman intoleransi dan radikalisme. Perguruan tinggi harus bisa menjadi tempat mengukuhkan pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengemukakan itu saat memberikan kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di kampus Universitas Pancasila, Jakarta, kemarin.
“Radikalisme ada yang masuk ke ruang-ruang terpelajar. Karena itu mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa wajib memiliki wawasan kebangsaan sebagai benteng dari paham yang tidak sesuai Pancasila,” kata Suhardi.
Ia juga menegaskan mahasiswa berperan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang turut membawa arus nilai-nilai asing termasuk radikalisme.
Penguatan nilai-nilai kebangsaan di perguruan tinggi wajib dilakukan sebagai upaya mencegah radikalisme.
Suhardi pun meminta ka-langan mahasiswa yang notabene generasi muda menjadi garda terdepan menangkal paham-paham yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan keberagaman.
Rektor Universitas Pancasila Wahono Sumaryono mengakui saat ini terdapat persepsi perguruan tinggi menjadi tempat penyebaran sikap intoleransi. Hal itu memprihatinkan karena kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan kebangsaan, pergaulan yang inklusif, dan tempat ilmu pengetahuan dikembangkan.
“Yang jelas tidak boleh ada radikalisme di kampus. Masalah intoleransi dan munculnya ujaran kebencian di media sosial juga harus disikapi dengan bijak,” ucapnya.
Wahono menambahkan kampus idealnya harus bisa mengatasi isu intoleransi serta radikalisme dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan iptek. Pasalnya, perguruan tinggi menjadi salah satu tempat yang memegang peranan besar dalam penyiapan SDM.
Kritik BPIP
Di kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertanyakan pihak-pihak yang mempermasalahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Ia berpendapat, pihak yang mengkritik BPIP harus mengerti tugas dan fungsi lembaga tersebut. Anggota BPIP berisi tokoh-tokoh hingga mantan Presiden yang peduli terhadap Pancasila dan keutuhan bangsa.
“Kalau ada yang mempermasalahkan BPIP, sama saja permasalahkan Pancasila. Padahal itu sudah final Pancasila itu,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa ditawar lagi. Bahkan setiap keputusan politik pembangunan harus diimplementasikan dengan Pancasila.
Sebelumnya, pemimpin Fron Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melalui video di akun YouTube Front TV menyebut BPIP tidak paham hakikat dan esensi Pancasila. Dia mengatakan Pancasila ialah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara.
“Mereka digaji Rp100 juta per bulan hanya untuk menonton dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara. Ini harus dibubarkan,” cetus Rizieq.
Rizieq yang sejak 2,5 tahun terakhir tinggal di Arab Saudi menuding pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi mencekal dirinya sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia. (Mal/P-2)
Selain memberikan akses pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi memiliki peranan untuk membawa angin perubahan di dalam masyarakat yang tentunya melalui karya
Universitas Widyatama (UTama) memberikan kesempatan kepada hampir 1.000 siswa SMA dan SMK dari sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar) ikuti program Trial Class “Satu Hari Menjadi Mahasiswa”.
Kawasan Metropolitan Rebana adalah wilayah tujuh kota/kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon.
UPI meraih peringkat 5 tertinggi dari 21 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia dalam kategori Liga PTN Badan Hukum.
Banyak kampus terbaik berdiri di Jawa Barat. Kami berharap mereka memberi kontribusi dalam pembangunan di daerah tempatnya berada
INDONESIA memiliki potensi produk invensi dan inovasi yang sangat besar. Namun sayangnya, banyak diantaranya hanya berujung pada purwa rupa dan jurnal ilmiah.
FPHW secara tegas menolak berkembangnya organisasi masyarakat yang teridentifikasi dan menganut paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.
DKI Jakarta menduduki peringkat kedua untuk perisitiwa intoleran dalam kurun 12 tahun terakhir di belakang Jawa Barat.
Athoilah mengatakan pembangunan musala itu sudah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2016.
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama ini menegaskan, sikapnya tak akan berubah jika kasus serupa terjadi pada agama lain.
Dalam menjalankan misi untuk merekrut para generasi muda, kelompok radikal ini sering kali memanipulasi, mendistorsi, dan memolitisasi agama.
Ujaran kebencian sejatinya juga menjadi pintu masuk perilaku radikal dan terorisme yang telah terbukti merusak dan menghancurkan kehidupan dan peradaban manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved