PERGURUAN tinggi diminta aktif membentengi diri dari ancaman intoleransi dan radikalisme. Perguruan tinggi harus bisa menjadi tempat mengukuhkan pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengemukakan itu saat memberikan kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di kampus Universitas Pancasila, Jakarta, kemarin.
“Radikalisme ada yang masuk ke ruang-ruang terpelajar. Karena itu mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa wajib memiliki wawasan kebangsaan sebagai benteng dari paham yang tidak sesuai Pancasila,” kata Suhardi.
Ia juga menegaskan mahasiswa berperan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang turut membawa arus nilai-nilai asing termasuk radikalisme.
Penguatan nilai-nilai kebangsaan di perguruan tinggi wajib dilakukan sebagai upaya mencegah radikalisme.
Suhardi pun meminta ka-langan mahasiswa yang notabene generasi muda menjadi garda terdepan menangkal paham-paham yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan keberagaman.
Rektor Universitas Pancasila Wahono Sumaryono mengakui saat ini terdapat persepsi perguruan tinggi menjadi tempat penyebaran sikap intoleransi. Hal itu memprihatinkan karena kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan kebangsaan, pergaulan yang inklusif, dan tempat ilmu pengetahuan dikembangkan.
“Yang jelas tidak boleh ada radikalisme di kampus. Masalah intoleransi dan munculnya ujaran kebencian di media sosial juga harus disikapi dengan bijak,” ucapnya.
Wahono menambahkan kampus idealnya harus bisa mengatasi isu intoleransi serta radikalisme dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan iptek. Pasalnya, perguruan tinggi menjadi salah satu tempat yang memegang peranan besar dalam penyiapan SDM.
Kritik BPIP
Di kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertanyakan pihak-pihak yang mempermasalahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Ia berpendapat, pihak yang mengkritik BPIP harus mengerti tugas dan fungsi lembaga tersebut. Anggota BPIP berisi tokoh-tokoh hingga mantan Presiden yang peduli terhadap Pancasila dan keutuhan bangsa.
“Kalau ada yang mempermasalahkan BPIP, sama saja permasalahkan Pancasila. Padahal itu sudah final Pancasila itu,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa ditawar lagi. Bahkan setiap keputusan politik pembangunan harus diimplementasikan dengan Pancasila.
Sebelumnya, pemimpin Fron Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melalui video di akun YouTube Front TV menyebut BPIP tidak paham hakikat dan esensi Pancasila. Dia mengatakan Pancasila ialah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara.
“Mereka digaji Rp100 juta per bulan hanya untuk menonton dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara. Ini harus dibubarkan,” cetus Rizieq.
Rizieq yang sejak 2,5 tahun terakhir tinggal di Arab Saudi menuding pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi mencekal dirinya sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia. (Mal/P-2)
