Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
INTOLERANSI yang kerap mencuat menjadi salah satu problem yang masih dihadapi bangsa ini.
Tetapi bermacam perbedaan yang dimiliki bangsa ini dirusak oleh intoleransi dan radikalisme negatif yang semakin menguat.
Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan merawat keIndonesiaan
Guru PAI harus mampu memberikan asupan gizi pengetahuan keagamaan dan kesadaran beragama yang tepat
Masalah intoleransi dan radikalisme yang merebak beberapa tahun terakhir kembali mengundang kekhawatiran banyak pihak.
TUJF Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi dibentuk karena masih kurangnya pehamanan mengenai dua hal tersebut.
Semakin dinamis dan toleran para aktor lokal, maka semakin rendah pula pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Jabar selama 12 tahun menempati urutan pertama sebagai provinsi intoleransi. Posisi tak berubah dalam lima tahun terakhir
Media sosial membuat masyarakat bisa memperoleh materi ceramah, mendengarkan penceramah, dan bahan bacaan dengan mudah. Termasuk yang bacaan dan ceramah yang bisa memunculkan intoleransi.
"Apalagi kemudian, ketiga, ada kecenderungan dari 212 hanya untuk mementingkan kelompoknya saja, bahkan bersikap diskriminatif pada kelompok kepentingan lain," tambahnya.
Kelembagaan FKUB yang hanya berupa forum bakal menyulitkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Padahal yang diurus adalah perkara besar yakni soal kerukunan beragama di akar rumput.
Selain itu, ada pula Jawa Timur, Aceh, Jawa Tengah, Aceh, Sulsel, Sumut, Sumbar, Banten, dan NTB,
Ironisnya, pelanggaran aktor lokal intoleran itu juga tidak ditindak tegas oleh negara. Halili menyebut contoh pembubaran bakti sosial sebuah gereja di Bantul yang dibiarkan.
NEGARA diminta hadir untuk melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan yang belakangan ini melemah karena maraknya aksi intoleransi.
Selain itu, Imparsial juga mendesak agar pemerintah menegakkan hukum terhadap pelaku intoleransi guna mencegah aksi tersebut terulang lagi.
Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah hanya mengakomodir kehendak kelompok keagamaan mayoritas sekaligus mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia.
Jenis kasus intoleransi tersebut beragam, mulai dari pelarangan terhadap pendirian rumah atau tempat ibadah, hingga penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama.
"Kita tahu ada fakta intoleran, tapi kemudian jangan juga melawan intoleran dengan cara intoleran. Dampaknya menurut saya berpotensi menumbuhkembangkan intoleransi," terang Erwin.
Tetapi kebebasan yang terjadi justru dimaknai berlebihan oleh sebagian orang.
Fachrul mengaku belum bisa memberikan jaminan kepada semua warga negara Indonesia melaksanakan kegiatan keagaman masing-masing.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved