Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengungkapkan tiga hal terkait rencana Reuni 212 di Monumen Nasional. Pertama, kegiatan tersebut merupakan bentuk kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi.
Kedua, ia menegaskan bahwa meski tidak ada peraturan hukum yang dilanggar, kegiatan tersebut bersifat eksklusif. Kegiatan tersebut juga tidak membantu kebhinekaan.
"Pertama itu boleh-boleh saja, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi. Kalau misal 212 melakukan aktivitas tidak ada UU yang dilanggar tapi yang kedua, yang jelas, adalah yang harus dipahami kegiatan eksklusif yang selama ini dilakukan 212 itu tidak membantu bagi kebhinekaan di Indonesia," terangnya saat diskusi bertajuk Pemajuan Toleransi di Daerah; Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta (24/11).
Baca juga: Yogya Masuk Kategori Provinsi Bertoleransi Rendah
Ia juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan kelompok tersebut bersikap mementingkan kepentingan kelompok mereka dan bersikap diskriminatif.
"Apalagi kemudian, ketiga, ada kecenderungan dari 212 hanya untuk mementingkan kelompoknya saja, bahkan bersikap diskriminatif pada kelompok kepentingan lain," tambahnya.
Untuk itu, Tigor menyarankan agar kelompok 212 untuk menimbang ulang rencana mereka. Bahkan boleh pula mengajak kelompok lain dalam kegiatan yang lebih inklusif dan terbuka.
"Perlu juga kelompok 212 untuk berpikir ulang lah, bahkan kalau mau ya diajak kelompok-kelompok lain untuk mengadakan aktivitas yang lebih inklusif lebih terbuka," pungkasnya. (OL-8)
ORGANIZING Committee Reuni 212 Muhammad bin Husein Alatas mengusulkan setiap tanggal 2 Desember dijadikan hari libur nasional sebagai peringatan Hari Ukhuwah Indonesia.
KETUA Panitia Konferensi Asia Pasifik 2025, Oke Setiadi Effendi, meminta pemerintah Indonesia memberikan apresiasi, atau tanda kehormatan kepada Habib Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina.
Gubernur Pramono Anung dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menghadiri Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat,
Setelah itu, mereka kemudian mengkhatamkan Al Quran, karena aksi 212 yang mereka lakukan pada 2 Desember 2016 merupakan aksi membela Al Quran.
Gubernur DKI Pramono Anung meminta seluruh peserta Reuni 212 untuk menjaga Jakarta tetap aman dan nyaman. Menurutnya, acara itu akan tetap menjadi sebuah kesempatan silaturahmi.
Kuota kendaraan yang bisa ditampung dari 17 lokasi parkir tersebut adalah 10.794 kendaraan.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
INDONESIA bukan bangsa kecil. Ia lahir dari semangat, darah, dan cita-cita luhur: memerdekakan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan ketidakadilan.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved