WAKIL Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengungkapkan tiga hal terkait rencana Reuni 212 di Monumen Nasional. Pertama, kegiatan tersebut merupakan bentuk kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi.
Kedua, ia menegaskan bahwa meski tidak ada peraturan hukum yang dilanggar, kegiatan tersebut bersifat eksklusif. Kegiatan tersebut juga tidak membantu kebhinekaan.
"Pertama itu boleh-boleh saja, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi. Kalau misal 212 melakukan aktivitas tidak ada UU yang dilanggar tapi yang kedua, yang jelas, adalah yang harus dipahami kegiatan eksklusif yang selama ini dilakukan 212 itu tidak membantu bagi kebhinekaan di Indonesia," terangnya saat diskusi bertajuk Pemajuan Toleransi di Daerah; Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta (24/11).
Baca juga: Yogya Masuk Kategori Provinsi Bertoleransi Rendah
Ia juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan kelompok tersebut bersikap mementingkan kepentingan kelompok mereka dan bersikap diskriminatif.
"Apalagi kemudian, ketiga, ada kecenderungan dari 212 hanya untuk mementingkan kelompoknya saja, bahkan bersikap diskriminatif pada kelompok kepentingan lain," tambahnya.
Untuk itu, Tigor menyarankan agar kelompok 212 untuk menimbang ulang rencana mereka. Bahkan boleh pula mengajak kelompok lain dalam kegiatan yang lebih inklusif dan terbuka.
"Perlu juga kelompok 212 untuk berpikir ulang lah, bahkan kalau mau ya diajak kelompok-kelompok lain untuk mengadakan aktivitas yang lebih inklusif lebih terbuka," pungkasnya. (OL-8)
