SETARA Institute menyebut Jawa Barat sebagai daerah dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia. Intoleransi paling banyak berkaitan dengan kebebasan beragama.
"Intoleran di Jabar tinggi sekali. Banyak aktor lokal yang secara terus-menerus melakukan persekusi terhadap minoritas, misalnya oleh ormas Garis (Gerakan Reformasi Islam)," ungkap Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, dalam diskusi bertajuk Pemajuan Toleransi di Daerah Input untuk Menag dan Mendagri, di Jakarta, kemarin.
Dengan merujuk pada riset longitudinal Setara Institute, Halili menyatakan terdapat 629 pelanggaran kebebasan beragama di Jabar selama 12 tahun terakhir. Jumlah itu mengalahkan DKI Jakarta dengan 291 kasus, Jatim 270 kasus, Jateng 158 kasus, Aceh 121 kasus, Sulsel 112 kasus, Sumut 106 kasus, Sumbar 104 kasus, Banten 90 kasus, dan NTB 76 kasus.
Selanjutnya, dalam lima tahun terakhir, yakni 2014-2019, total pelanggaran kebebasan beragama di Jabar sebanyak 162 pelanggaran. Angka ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan DKI Jakarta dengan 113 kasus, Jatim 98 kasus, Jateng 66 peristiwa, Aceh 65 peristiwa, DI Yogyakarta 37 peristiwa, Banten 36 peristiwa, Sumut 28 peristiwa, Sulsel 27 peristiwa, dan Sumbar 23 peristiwa.
Pendekatan ke daerah
Halili meminta pemerintah melakukan pendekatan ke daerah-daerah agar jumlah pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia bisa berkurang. Dengan mendekatkan diri ke aktor lokal, katanya, pemerintah akan bisa menjaga kerukunan umat beragama. "Jangan lupa di tingkat lokal, salah satu yang memengaruhi tingkat toleransi ialah aktor lokal. Semakin dinamis aktor lokal, maka semakin rendah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan," tukasnya.
Menurutnya, aktor lokal yang dimaksudkan, antara lain kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). "Terkait dengan aktor lokal yang intoleran, saya kira kita tidak bisa menutup mata bahwa JAD salah satu yang sering melakukan tindakan, tapi negara tidak melakukan apa pun," terang Halili.
Dia mencontohkan pembubaran bakti sosial di sebuah gereja di Bantul yang dibiarkan. "DIY paling tidak kami mengidentifikasi 4 faktor kunci. Pertama, faktor institusi. Kedua, faktor regulasi. Ketiga, faktor intoleran. Keempat, masyarakat. Empat faktor itu memengaruhi secara simultan situasi DIY," pungkasnya.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan kegiatan alumni 212 tak membantu pembangunan kebinekaan di Indonesia. Kegiatan itu hanya memikirkan kepentingan salah satu kelompok. "Harus dipahami kegiatan eksklusif yang selama ini dilakukan 212 itu tidak membantu bagi kebinekaan di Indonesia," katanya.
Kelomok itu dinilai bersikap diskriminatif terhadap kelompok kepentingan lain dan tidak membuka diri dan mengajak kelompok lain dalam berbagai kegiatan mereka. "Perlu juga kelompok 212 untuk berpikir ulang, bahkan kalau mau, ya ajak kelompok-kelompok lain untuk mengadakan aktivitas yang lebih inklusif," ujar Bonar.
Dia tak mempermasalahkan reuni alumni 212 yang bakal digelar 2 Desember mendatang. "Itu boleh-boleh saja. Tidak ada undang-undang yang dilanggar," pungkasnya. (Medcom/P-3)
