STAF Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo berharap pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan aktif menjaga kerukunan umat beragama di daerah masing-masing.
"Kalau ada masalah, pemerintah daerah bersama FKUB ini harus menyelesaikan permasalahannya melalui musyawarah mufakat. Jangan kemudian kepala daerah malah lepas tangan," kata Romo Benny di Jakarta, Selasa (24/12).
Menurut Romo Benny, meski masyarakat Indonesia sudah melaksanakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, harus diakui praktik intoleransi juga masih terjadi.
"Memang ada sebagian kecil masyarakat kita yang intoleran, tetapi hampir semua negara mengalami intoleran itu," kata anggota Gerakan Suluh Indonesia itu.
Baca juga: Puluhan Remaja Masjid Jaga Keamanan Malam Natal di Sikka
Ia mengatakan perbedaan-perbedaan di masyarakat seharusnya dapat diselesaikan bersama dengan prinsip musyawarah mufakat yang sudah menjadi ciri khas peradaban masyarakat bangsa ini sejak lama.
"Jadi, kalau misalnya ada pelarangan ibadah dan lainnya perlu ada musyawarah mufakat untuk diberi pengertian dan penjelasan bahwa pelarangan ibadah itu tidak dibenarkan karena ibadah setiap agama itu dijamin oleh konstitusi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Romo Benny, perlu ada penguatan kultur kebangsaan di masyarakat untuk memperkuat toleransi antarsesama anak bangsa. Caranya bisa dengan kembali kepada kearifan lokal, misalnya seperti budaya kerja bakti, silaturahim, dan saling mengunjungi.
"Misalnya pada lebaran Idul Fitri atau Natal orang-orang bisa makan bersama tanpa ada ritual ibadah di situ. Mereka hanya ikut makan dan kumpul. Kultur itu lah yang harus terus diperkuat dan diarusutamakan dalam kehidupan bangsa ini," ujarnya. (OL-1)
