Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
INTELEKTUAL muda Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi atau biasa disapa Gus Mis mengaku prihatin dengan makin maraknya aksi intoleransi di masyarakat.
Presiden Joko Widodo, menurutnya, harus turun tangan merespons aksi-aksi intoleran dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh negara. Jika negara diam, tandasnya, bisa jadi isu intoleransi tidak dilihat sebagai masalah serius.
"Soal maraknya intoleransi, Presiden Jokowi harus turun tangan, memastikan negeri ini merdeka dari intoleransi dan kekerasan," kata Misrawi melalui akun twitternya @zuhairimisrawi, Senin (23/12).
Ia sendiri heran sampai saat ini Istana Kepresidenan cenderung diam dan tidak memberi merespons, termasuk dalam polemik pelarangan perayaan natal di dua kabupaten di Sumatera Barat. "Ya saya juga kaget. Istana belum melihat intoleransi sebagai masalah yang serius," katanya.
Baca juga: Dugaan Pelarangan Perayaan Natal di Sumbar Terjadi di 4 Daerah
Baca juga: PBNU: Toleransi Jangan Sebatas Ucapan Natal
Ia juga menyoroti sikap MUI Jawa Timur yang melarang umat islam untuk tidak menyampaikan ucapan selamat Natal. "Ada apa ya dengan MUI Jatim," tanyanya.
Sebelumnya, MUI Jawa Timur meminta umat Muslim tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani.
Sekretaris MUI Jatim, Mochammad Yunus menyebut pengucapan selamat Natal atau selamat hari besar agama lain, bisa merusak akidah Islam.
"Jadi mengenai ucapan Natal karena ini masuk wilayah akidah, ketika kita mengucapkan selamat kepada peringatan itu. Ini berpotensi merusak akidah kita," ujar Yunus di Surabaya,
Terpisah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan polemik perayaan natal umat Katolik di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, Sumatera Barat. Pasalnya perlakuan diskriminatif yang berujung pada sulitnya umat kristiani di dua wilayah tersebut merayakan Natal merupakan bukti nyata pelanggaran hak-hak dasar warga negara yang memiliki kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya di dalam negara berdasarkan Pancasila, UUD dan Bhineka Tunggal Ika.
"Setelah kami dalami semua informasi termasuk keputusan Pemda setempat yang memang menyatakan tidak ada pelarangan ibadah natal namun itu kami anggap sangat diskriminatif dan karena itu Presiden Jokowi harus turun tangan langsung menyelesaikan polemik ini," kata Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati. (OL-8)
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved