Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
INTELEKTUAL muda Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi atau biasa disapa Gus Mis mengaku prihatin dengan makin maraknya aksi intoleransi di masyarakat.
Presiden Joko Widodo, menurutnya, harus turun tangan merespons aksi-aksi intoleran dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh negara. Jika negara diam, tandasnya, bisa jadi isu intoleransi tidak dilihat sebagai masalah serius.
"Soal maraknya intoleransi, Presiden Jokowi harus turun tangan, memastikan negeri ini merdeka dari intoleransi dan kekerasan," kata Misrawi melalui akun twitternya @zuhairimisrawi, Senin (23/12).
Ia sendiri heran sampai saat ini Istana Kepresidenan cenderung diam dan tidak memberi merespons, termasuk dalam polemik pelarangan perayaan natal di dua kabupaten di Sumatera Barat. "Ya saya juga kaget. Istana belum melihat intoleransi sebagai masalah yang serius," katanya.
Baca juga: Dugaan Pelarangan Perayaan Natal di Sumbar Terjadi di 4 Daerah
Baca juga: PBNU: Toleransi Jangan Sebatas Ucapan Natal
Ia juga menyoroti sikap MUI Jawa Timur yang melarang umat islam untuk tidak menyampaikan ucapan selamat Natal. "Ada apa ya dengan MUI Jatim," tanyanya.
Sebelumnya, MUI Jawa Timur meminta umat Muslim tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani.
Sekretaris MUI Jatim, Mochammad Yunus menyebut pengucapan selamat Natal atau selamat hari besar agama lain, bisa merusak akidah Islam.
"Jadi mengenai ucapan Natal karena ini masuk wilayah akidah, ketika kita mengucapkan selamat kepada peringatan itu. Ini berpotensi merusak akidah kita," ujar Yunus di Surabaya,
Terpisah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan polemik perayaan natal umat Katolik di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, Sumatera Barat. Pasalnya perlakuan diskriminatif yang berujung pada sulitnya umat kristiani di dua wilayah tersebut merayakan Natal merupakan bukti nyata pelanggaran hak-hak dasar warga negara yang memiliki kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya di dalam negara berdasarkan Pancasila, UUD dan Bhineka Tunggal Ika.
"Setelah kami dalami semua informasi termasuk keputusan Pemda setempat yang memang menyatakan tidak ada pelarangan ibadah natal namun itu kami anggap sangat diskriminatif dan karena itu Presiden Jokowi harus turun tangan langsung menyelesaikan polemik ini," kata Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati. (OL-8)
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
KETUA Umum Ahlulbait Indonesia (ABI) Zahir Yahya menilai untuk menghadapi tantangan di Indonesia yang kompleks, Islam dan kebangsaan harus berjalan beriringan.
Universitas Nusa Cendana dianggap paling menarik dan terpilih menjadi role model untuk implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
Perpanjangan Operasi Madago Raya merupakan upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulteng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved