Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
INTOLERANSI dan Radikalisme yang merebak beberapa tahun terakhir mengundang kekhawatiran banyak pihak. Selain pemerintah, masyarakat turut bergerak berkontribusi melakukan kontranarasi dan edukasi terkait antiradikalisme dan intoleransi.
Demikian mengemuka dalam dialog kebangsaan bertajuk 'Sudah Krisis Radikalismekah Indonesia saat Ini?' yang digelar oleh Alumni Universitas Trisakti Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Taruwara Jaya (TUJF). Pada kesempatan itu turut diluncurkan Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi di Jakarta, pada Rabu (27/11).
Diskusi itu menghadirkan Dewan Pertimbangan Presiden 2014-2019, Sidharto Danusubroto, yang sekaligus Dewan Kehormatan TUJF. Menurutnya, TUJF Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi dibentuk karena masih kurangnya pemahaman mengenai dua hal tersebut sehingga dalam penanganannya masyarakat turut berperan membantu pemerintah.
"Kegiatan TUJF Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi ini akan kami fokuskan di lingkungan kampus dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dahulu," ucapnya.
Baca juga: Genflix Hadirkan Fitur Baru dan Film Orisinal
Ia berharap terbentuknya TUJF Crisis Center bisa memicu lebih banyak partisipasi masyarakat dalam memerangi radikalisme dan intoleransi.
Mengutip data Pusat Pengkajian Islam dan Moderasi Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2018 ditemukan permasalahan pada dosen. Diketahui ada 28,10% dosen yang tidak setuju mengajarkan intoleransi. Pada guru diketahui 46,10% setuju dengan radikaslisme. Adapun pada mahasiswa bervariasi bahkan hingga 35% bersikap eksternal dan intoleran.
Pada kesempatan yang sama, pembicara lain Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol Hamli, menyampaikan dalam menangkal intoleransi dan radikalisme, peran organisasi keagamaan sangat penting terutama di Indonesia terdapat dua organisasi Islam besar, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Ia menyampaikan dalam pendorong utama kelompok-kelompok intoleran dan radikal dalam menyebarkan paham mereka ialah agama. Hal itu terlihat dari hasil riset Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) pada 2012 menunjukkan ideologi agama (45,5%) menjadi motif aksi teror yang dilakukan.
Selain motif agama, ada pula motif solidaritas komunal (20%) dan mob mentality (12,7%). Untuk menangkalnya, menurut Hamli, yakni dengan menguatkan narasi kebangsaan, moderasi beragama, sosial politik, pengentasan kemiskinan dan bijak dalam bermedia sosial. (OL-1)
Saat ini dan ke depannya, industri manufaktur, industri produk maupun industri jasa dituntut untuk selalu ramah lingkungan dan berkelanjutan.
FCTC bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan karena belum diratifikasi di Indonesia.
Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti hari ini (12/11) menggelar prosesi wisuda bagi 1.137 mahasiswa di Jakarta Convention Center (JCC).
Seminar ini membahas kesiapan sektor bisnis Indonesia dalam menghadapi regulasi EUDR yang akan berlaku pada Januari 2025 untuk perusahaan besar dan pertengahan 2025 untuk petani skala kecil.
Dalam sesi peninjauan, para peserta dapat melihat langsung fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh Usakti Prima Medika dan Usakti Foodhall
Rangkaian program Master Studies in Sustainable Development and Management (MASUDEM) kini memasuki rangkaian penyelenggaraan Summer School.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan Kurikulum Cinta sebagai strategi utama dalam menyelesaikan kasus intoleransi yang terjadi.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved