Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
INTOLERANSI dan Radikalisme yang merebak beberapa tahun terakhir mengundang kekhawatiran banyak pihak. Selain pemerintah, masyarakat turut bergerak berkontribusi melakukan kontranarasi dan edukasi terkait antiradikalisme dan intoleransi.
Demikian mengemuka dalam dialog kebangsaan bertajuk 'Sudah Krisis Radikalismekah Indonesia saat Ini?' yang digelar oleh Alumni Universitas Trisakti Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Taruwara Jaya (TUJF). Pada kesempatan itu turut diluncurkan Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi di Jakarta, pada Rabu (27/11).
Diskusi itu menghadirkan Dewan Pertimbangan Presiden 2014-2019, Sidharto Danusubroto, yang sekaligus Dewan Kehormatan TUJF. Menurutnya, TUJF Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi dibentuk karena masih kurangnya pemahaman mengenai dua hal tersebut sehingga dalam penanganannya masyarakat turut berperan membantu pemerintah.
"Kegiatan TUJF Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi ini akan kami fokuskan di lingkungan kampus dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dahulu," ucapnya.
Baca juga: Genflix Hadirkan Fitur Baru dan Film Orisinal
Ia berharap terbentuknya TUJF Crisis Center bisa memicu lebih banyak partisipasi masyarakat dalam memerangi radikalisme dan intoleransi.
Mengutip data Pusat Pengkajian Islam dan Moderasi Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2018 ditemukan permasalahan pada dosen. Diketahui ada 28,10% dosen yang tidak setuju mengajarkan intoleransi. Pada guru diketahui 46,10% setuju dengan radikaslisme. Adapun pada mahasiswa bervariasi bahkan hingga 35% bersikap eksternal dan intoleran.
Pada kesempatan yang sama, pembicara lain Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol Hamli, menyampaikan dalam menangkal intoleransi dan radikalisme, peran organisasi keagamaan sangat penting terutama di Indonesia terdapat dua organisasi Islam besar, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Ia menyampaikan dalam pendorong utama kelompok-kelompok intoleran dan radikal dalam menyebarkan paham mereka ialah agama. Hal itu terlihat dari hasil riset Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) pada 2012 menunjukkan ideologi agama (45,5%) menjadi motif aksi teror yang dilakukan.
Selain motif agama, ada pula motif solidaritas komunal (20%) dan mob mentality (12,7%). Untuk menangkalnya, menurut Hamli, yakni dengan menguatkan narasi kebangsaan, moderasi beragama, sosial politik, pengentasan kemiskinan dan bijak dalam bermedia sosial. (OL-1)
Saat ini dan ke depannya, industri manufaktur, industri produk maupun industri jasa dituntut untuk selalu ramah lingkungan dan berkelanjutan.
FCTC bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan karena belum diratifikasi di Indonesia.
Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti hari ini (12/11) menggelar prosesi wisuda bagi 1.137 mahasiswa di Jakarta Convention Center (JCC).
Seminar ini membahas kesiapan sektor bisnis Indonesia dalam menghadapi regulasi EUDR yang akan berlaku pada Januari 2025 untuk perusahaan besar dan pertengahan 2025 untuk petani skala kecil.
Dalam sesi peninjauan, para peserta dapat melihat langsung fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh Usakti Prima Medika dan Usakti Foodhall
Rangkaian program Master Studies in Sustainable Development and Management (MASUDEM) kini memasuki rangkaian penyelenggaraan Summer School.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan Kurikulum Cinta sebagai strategi utama dalam menyelesaikan kasus intoleransi yang terjadi.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
MAARIF Institute for Culture and Humanity menanggapi soal kasus perusakan rumah doa milik umat Kristiani di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved