BERDASARKAN catatan Setara Institute, DI Yogyakarta masuk dalam 10 besar provinsi dengan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan terbanyak. Tercatat 37 peristiwa dalam 5 tahun terakhir.
Sebelumnya, berdasarkan catatan yang sama. DI Yogyakarta belum pernah masuk sebagai 10 besar provinsi dengan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan terbanyak dalam 12 tahun terakhir.
Menurut Direktur Riset Setara Institute Halili, salah faktor utama yang menyebabkan tingginya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan makin meningkat adalah pembiaran terhadap aktor lokal pelaku pelanggaran.
"Terkait dengan faktor aktor lokal yang intoleran. Saya kira tidak bisa menutup mata bahwa JAD salah satu sering sekali melakukan tindakan. Sialnya negara tidak melakukan apapun," terang Halili usai diskusi Pemajuan Toleransi di Daerah; Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta (24/11).
Ironisnya, pelanggaran aktor lokal intoleran itu juga tidak ditindak tegas oleh negara. Halili menyebut contoh pembubaran bakti sosial sebuah gereja di Bantul yang dibiarkan.
Menurutnya masih ada beberapa faktor lain yang memperkeruh kondisi toleransi di DI Yogyakarta.
"DIY paling tidak kami mengidentifikasi 4 faktor kunci. Pertama faktor institusi, kedua faktor regulasi, ketiga faktor intoleran, yang keempat masyarakat. Jadi empat faktor ini mempengaruhi secara simultan situasi DIY," imbuhnya.
Keempat faktor tersebut menurut Halili, secara simultan dan berkait dengan kenaikan jumlah pelanggaran di provinsi tersebut.
"Jadi itu yang menurut saya yang mempengaruhi kenapa DIY dalam setengah dekade terakhir naik sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia," pungkasnya.
Masih berdasar data yang sama. Jawa Barat masih menduduki peringkat pertama dengan total peristiwa 629 dalam 12 tahun terakhir dan 162 peristiwa dalam 5 tahun terakhir. (OL-8)
