Kamis 28 November 2019, 08:00 WIB

Pastikan Toleransi Hadir dalam Pelayanan Publik

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Pastikan Toleransi Hadir dalam Pelayanan Publik

MI/RAMDANI
Menteri Agama, Fachrul Razi.

 

MENTERI Agama Fachrul Razi memastikan bahwa toleransi dan moderasi beragama ada dalam setiap pelayanan publik yang dilaksanakan kementerian yang dipimpinnya.   

Fachrul kembali menegaskan bahwa moderasi yang dimaksudkan bukan pada agamanya, melainkan pada pergaulan sesama yang dinamakan moderasi beragama.

"Bukan moderasi agama karena agama sudah moderat, tidak perlu dimoderasi. Yang perlu dimoderasi ialah pergaulan sesama kita, yang kami namakan moderasi beragama," tegasnya di Jakarta, kemarin.

Masalah intoleransi dan radikalisme yang merebak beberapa tahun terakhir kembali mengundang kekhawatiran banyak pihak.

Selain pemerintah, masyarakat turut berkontribusi melakukan kontranarasi dan edukasi terkait antiradikalisme dan intoleransi.

Masalah ini mengemuka dalam dialog kebangsaan bertajuk Sudah Krisis Radikalismekah Indonesia saat Ini?, yang digelar Alumni Universitas Trisakti Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Taruwara Jaya (TUJF).

Pada kesempatan itu turut diluncurkan Crisis Center Radikalisme & Intoleransi di Jakarta, kemarin. Diskusi itu menghadirkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2014-2019, Sidharto Danusubroto, yang sekaligus anggota Dewan Kehormatan TUJF.

Menurut Sidharto, TUJF Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi dibentuk karena masih kurangnya pemahaman mengenai dua hal itu sehingga dalam penanganannya masyarakat turut berperan membantu pemerintah.

MI/MOHAMAD IRFAN

Ketua Wantimpres 2014 dan Penasehat TUJ Foundation (TUJF) Sidarto Danusubroto (tengah) bersama dengan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen H Hamli (kiri) dan Direktur Eksekutif Crisi Center TUJF Tommy Rahaditia (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi faham Radikalisme pada acara pekuncuran TUJ Foundatin di Jakarta, Rabu (26/11/2019).

 

"Kegiatan TUJF Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi ini akan kami fokuskan di lingkungan kampus dan BUMNdahulu," ucapnya.

Ia berharap terbentuknya TUJF Crisis Center bisa memicu lebih banyak partisipasi masyarakat dalam memerangi radikalisme dan intoleransi.

Pembicara lainnya ialah Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Hamli. Ia menyampaikan, dalam menangkal intoleransi dan radikalisme, peran organisasi keagamaan sangat penting, terutama di Indonesia.

Hamli menyampaikan pendorong utama kelompok-kelompok intoleran dan radikal dalam menyebarkan paham mereka ialah agama.

Untuk menangkalnya, imbuh Hamli, yakni dengan menguatkan narasi kebangsaan, mode-rasi beragama, dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. (Ind/Ant/X-11)

Baca Juga

ANTARA/Dhemas Reviyanto

Novel Baswedan Tawarkan Bantuan Mencari Harun Masiku ke KPK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 09:54 WIB
"Bila tidak mampu, bisa minta bantu kami untuk tangkap HM (Harun Masiku). Saya yakin tidak perlu waktu yang terlalu...
ANTARA/Reno Esnir

Mengintip Kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri, Totalnya Rp20,7 M

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 09:49 WIB
Firli tercatat memiliki delapan tanah dan bangunan senilai Rp10,4 miliar. Empat tanah dan bangunan miliknya ada di Bekasi, sisanya berada...
MI/Dok Humas Polri

Ferrari Indra Kenz Tiba di Bareskrim Polri

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 23 Mei 2022, 08:09 WIB
Ferrari milik Indra Kenz disita sebagai barang bukti dalam kasus penipuan investasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya