Menag Pastikan akan tetap Membantu Demi Kelancaran Pelayanan Haji

MESKI penyelenggaranya akan beralih tahun depan, Kementerian Agama (Kemenag) tetap memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk turut membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. “Ini adalah urusan agama Islam, sebagaimana juga kami mengurus agama-agama lain,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M, kemarin.

Seperti diketahui, 'tongkat estafet' penyelenggaraan haji Indonesia akan beralih ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Menag Nasaruddin siap menyerahkan 'tongkat' tersebut dan berharap dengan peralihan ini, kualitas penyelenggaraan haji Indonesia akan semakin baik. “Kita berdoa, semoga ke depan seluruh kualitas layanan haji akan semakin baik dengan adanya badan baru yang fokus mengelola penyelenggaraan haji,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menag juga berharap berbagai regulasi terkait peralihan kewenangan juga dapat segera terselesaikan. Dia juga memastikan tidak ada niat sedikit pun dari pihaknya untuk menghambat proses peralihan. 

Baca juga : Kemenag Luncurkan Kurikulum Berbasis Cinta untuk Hadirkan Kesadaran Universal

“Sama sekali tidak ada niat yang sekecil apa pun untuk menunda-nunda atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Semata-mata kalau itu terjadi adalah karena kami mengikuti petunjuk dari kolega di kementerian lain, dan juga tentu peraturan-peraturan yang ada,” terangnya. ''Kita sangat yakin semua Menteri Agama yang pernah ada, sangat bersusah payah untuk menemukan cara yang terbaik, bagaimana melayani jemaah haji seperti yang diharapkan dan dicita-citakan oleh semua pihak," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPH, Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya proses evaluasi sebagai bagian dari ikhtiar kolektif dalam memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Gus Irfan, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa setiap kelebihan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya patut diterima sebagai penyemangat.

"Begitu pentingnya acara ini. Ini menjadi titik tolak kami. Kekurangan sekecil apapun akan kami perbaiki dan kelebihan, sekecil apapun, akan kami terima sebagai penyemangat," ujar Gus Irfan.

Gus Irfan menekankan bahwa proses evaluasi harus menjadi ruang untuk muhasabah, bukan ajang mencari-cari kesalahan. Gus Irfan juga menyinggung masukan yang disampaikan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi serta hasil evaluasi dari Tim Pengawas Haji DPR RI. Menurutnya, semua masukan itu menjadi bekal penting dalam menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji ke depan.

"Kalau 2025 adalah tahun transisi, maka 2026 adalah tahun pengalihan. Pengalihan ini mencakup banyak hal, termasuk pengalihan SDM," jelas Gus Irfan. (H-1)