Kamis 03 Oktober 2019, 14:01 WIB

Jadi Tersangka, Dosen IPB Diberhentikan Sementara sebagai PNS

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Jadi Tersangka, Dosen IPB Diberhentikan Sementara sebagai PNS

MI/Mohamad Irfan
Menristek M Nasir

 

MENTERI Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penetapan tersangka Dosen IPB Abdul Basith terkait kasus perencanaan aksi teror pada kegiatan Mujahid 212.

"Mereka harus diberhentikan sementara sebagai PNS-nya. Tidak boleh lagi. Harus berhenti sementara," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).

Jika kemudian ada keputusan hukum, sambungnya, maka ia akan diberhentikan statusnya sebagai PNS.

"Kalau dari pengadilan memutuskan, katakan lah melanggar hukum dan penjara lebih dari 2 tahun maka harus diberhentikan dari PNS," ucapnya.

Baca juga: Polri Sebut Dosen IPB Berperan Penyandang Dana dan Perekrut

Terkait itu, Nasir pun meminta kepada seluruh rektor perguruan tinggi di Indonesia jangan sampai ada dosen atau pegawai yang terpapar radikalisme dan intoleransi yang ada di dalam kampus.

"Mari kita jaga bersama karena pendidikan yang ada harus dijaga kebersamaan dalam perguruan tinggi supaya nanti kampus jadi kondusif," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Rektor IPB Arif Satria mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi penahanan dari kepolisian sebagai dasar menonaktifkan sementara Abdul Basith.

"Sebagai dasar untuk menjalankan aturan bahwa aturannya adalah PNS yang sudah resmi sebagai tersangka akan diberhentikan sementara sampai menunggu proses hukum secara mengikat," ungkapnya.(OL-5)

Baca Juga

DOK MI.

Akhiri Spekulasi, Raker DPR dan Pemerintah Bahas Jadwal Pemilu Besok

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 23 Januari 2022, 14:35 WIB
Komisi II DPR akan melakukan rapat kerja (raker) dengan KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP untuk membahas jadwal...
dok.DPR-RI

Partai Golkar Solid Usung Airlangga Capres di 2024

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Minggu 23 Januari 2022, 12:20 WIB
KETUA DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga menegaskan, pengurus Golkar baik pusat dan daerah seluruh Indonesia solid mendukung Airlangga...
dok.Ant

Pencabutan Perizinan Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan harus Transparan

👤Denny Susanto 🕔Minggu 23 Januari 2022, 09:35 WIB
KEBIJAKAN pemerintah mencabut ribuan izin sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan alasan menata kelola sumber daya alam...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya