MENTERI Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penetapan tersangka Dosen IPB Abdul Basith terkait kasus perencanaan aksi teror pada kegiatan Mujahid 212.
"Mereka harus diberhentikan sementara sebagai PNS-nya. Tidak boleh lagi. Harus berhenti sementara," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).
Jika kemudian ada keputusan hukum, sambungnya, maka ia akan diberhentikan statusnya sebagai PNS.
"Kalau dari pengadilan memutuskan, katakan lah melanggar hukum dan penjara lebih dari 2 tahun maka harus diberhentikan dari PNS," ucapnya.
Baca juga: Polri Sebut Dosen IPB Berperan Penyandang Dana dan Perekrut
Terkait itu, Nasir pun meminta kepada seluruh rektor perguruan tinggi di Indonesia jangan sampai ada dosen atau pegawai yang terpapar radikalisme dan intoleransi yang ada di dalam kampus.
"Mari kita jaga bersama karena pendidikan yang ada harus dijaga kebersamaan dalam perguruan tinggi supaya nanti kampus jadi kondusif," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Rektor IPB Arif Satria mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi penahanan dari kepolisian sebagai dasar menonaktifkan sementara Abdul Basith.
"Sebagai dasar untuk menjalankan aturan bahwa aturannya adalah PNS yang sudah resmi sebagai tersangka akan diberhentikan sementara sampai menunggu proses hukum secara mengikat," ungkapnya.(OL-5)
