Rabu 14 Agustus 2019, 08:20 WIB

Produk Hukum Diskriminatif Ditinjau Ulang

Melalusa Sustuhira K | Politik dan Hukum
Produk Hukum Diskriminatif Ditinjau Ulang

MI/MOHAMAD IRFAN
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani.

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta segera membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN). Melalui badan ini, pemerintah daerahtidak dapat membentuk regulasi diskriminatif dan intoleran .

“Rencana pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah peluang terbaik untuk melakukan responsproduk hukum daerah diskriminatif yang existing yang berujung pada rekomendasi political review pada tiaptiap daerah yang menerbitkannya,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, kemarin.

 Ismail menyebut pembentukan badan ini membutuhkan rekonsiliasi kewenangan pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus memutus tarik-menarik kewenangan dan ego sektoral di dua kementerian tersebut dalam penanganan produk hukum daerah.

Menurut Ismail, Jokowi cukup menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk membentuk badan ini. Perpres harus menghimpun kewenangan eksekutif di kementerian dan pemerintah provinsi sebagai tugas pokok badan baru.

Wacana pembentukan Badan Legislasi Nasional dilontarkan calon presiden-calon wakil presiden terpilih Joko WidodoMa’ruf Amin dalam debat bertema Hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme, pada 17 Januari 2019. Badan itu bertugas menyinkronkan perundanganyang tumpangtindih selama ini.

Pada kesempatan itu, Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, mengatakan pihaknya akan meng undang lembaga terkait menanggapi permintaan itu.

“Saya dengan adanya temuan mengenai produk diskriminatif itu. Dan tentunya saya sudah janji tadi, minggu depan kami akan rapat, kita akan undang Setara Institute, kita akan undang Ombudsman, kita juga akan undang Kemenkum dan HAM agar kita bisa menelaah secara lebih jeli terhadap hasil dari temuan ini,” ujar Akmal.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang hadir sebagai salah satu pembicara diskusi mengakui perbaikan produk hukum daerah yang intoleran menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi bersama.

Selain itu, menurut Bima, penguatan toleransi harus terus digaungkan melalui acara-acara kebangsaan maupun keagamaan. “Setiap saat harus ada pesan-pesan tentang penguatan toleransi di setiap event, selalu ada. Pesan toleransi harus diperkuat karena ini ancaman yang nyata loh, bisa masuk karena faktor politik, bisa mengangkat karena faktor ekonomi,” cetus Bima. (Medcom/Uca/*/P-2)

Baca Juga

Ilustrasi

ICJR Minta Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diusut

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 25 Januari 2022, 23:08 WIB
ICJR juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyidikan...
MI/ADAM DWI

KPK: IPK 2021 jadi Gambaran Pemberantasan korupsi masih Butuh Perbaikan

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:45 WIB
Khususnya pada dua sektor, yakni korupsi politik dan penegakan hukum. Kedua aspek itu masih belum ada perbaikan yang...
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Diduga Lakukan Praktik Perbudakan, Bupati Langkat Mesti Dihukum Berat

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:21 WIB
Ia pun berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya