Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Data Kementerian Pertanian yang mengungkapkan banyaknya ketersediaan beras dalam negeri.
"Dengan pernyataan presiden yang tepat itu menurut saya akan meredakan suasana pasar yang sempat gonjang-ganjing,"
Peneliti di Institute for Development Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai sepanjang tahun 2021 pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan impor beras.
Keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan impor satu juta beras dinilai sebagai bukti sikap presiden yang mendengar aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah, mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatalkan rencana impor 1 juta ton beras
MASYARAKAT kian gencar menolak rencana pemerintah mengimpor sejuta ton beras tahun ini.
Keputusan tersebut diambil demi menjaga harga beras di tingkat petani. Terlebih saat ini, Indonesia tengah dihadapkan pada masa panen raya.
Komisi VI DPR RI secepatnya mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal kegaduhan rencana impor beras yang menjadi puncak kegelisahan petani di tengah panen raya saat ini.
Kegagalan Bulog menyerap gabah menjadikan para petani harus menjual hasilnya kepada para tengkulak.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso menegaskan produksi beras dalam negeri mengalami surplus hal ini berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Impor beras untuk menjaga stok tidak kosong.
"Untuk komoditas-komoditas yang cukup strategis harus ada jaminan harga minimum yang wajar untuk petani yang memproduksi komoditas-komoditas tersebut," kata Hermanto
PENURUNAN harga gabah jelang panen raya menjadi tanda produksi beras yang akan melimpah di dalam negeri.
Pemerintah diminta memprioritaskan pengadaan beras produksi dalam negeri serta mendahulukan kepentingan petani
Potensi maladministrasi yang dimaksud ialah impor 1 juta ton beras yang direncanakan Kementerian Perdagangan tersebut tidak relevan untuk saat ini
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menilai saat musim raya tanpa ada impor pun harga gabah akan turun seiring supply dan demand, apalagi tahun ini peningkatan produksi.
OMBUDSMAN juga melihat bahwa kebijakan impor beras dan tata kelola stok pangan di Indonesia masih menyisakan beberapa permasalahan yang berpotensi mengandung maladministrasi di dalamnya.
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengungkapkan bahwa rencana impor 1 juta ton beras oleh pemerintah merupakan langkah yang tidak berpihak pada petani dalam negeri.
Apapun ceritanya, isu impor beras itu dengan cepat disambar pasar dan sudah memakan korban. Mengoyak-ngoyak kehidupan dan ekonomi rumah tangga di kalangan para petani se Indonesia.
Impor di kala petani sedang panen dinilai akan membawa kesengsaraan bagi kaum marhaen itu. GMNI menolak karena impor beras tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved