Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah, mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatalkan rencana impor 1 juta ton beras. Menurutnya yang dilakukan presiden tetap mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk rencana impor beras merugikan masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini petani mengalami penurunan harga gabah.
"Tidak mengimpor beras hingga Juni 2021 merupakan kebijakan yang tepat, karena saat ini di sejumlah daerah sedang terjadi panen raya," kata Ema dalam keterangannya, Sabtu (27/3).
Pada Juni atau ke depannya sebelum kembali menyampaikan rencana impor, pemerintah perlu mengevaluasi dulu apakah impor masih diperlukan atau tidak.
baca juga: Presiden Pastikan Tidak Ada Impor Beras Sampai Juni Mendatang
Politisi PPP tersebut mengungkapkan penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan yaitu Rp4.200/kg sangat penting agar petani bisa sejahtera, terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi covid-19.
"Bahkan kami berharap pemerintah tetap membatalkan MOU dengan Thailand dan Vietnam, karena neraca stok persediaan beras surplus 12 juta ton," ujar Ema.
"Berkali-kali Komisi IV DPR RI melakukan Rapat bersama Kementan, stok beras dalam negeri masih aman. Tinggal pemerintah fokus menyiapkan stok bahan pangan pokok aman menjelang menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri," pungkasnya. (OL-3)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
INDONESIA berhasil menorehkan pencapaian swasembada beras dengan memutuskan tidak melakukan importasi yang dimulai sejak 2025.
Pemerintah terus mengeklaim bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Namun, disaat yang sama, harga beras di tingkat konsumen masih tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Menurutnya, hal itu menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.
HARGA beras di pasar dunia dilaporkan mengalami penurunan drastis hingga lebih dari 40% dibandingkan tahun lalu.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved