Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH mengklaim berhasil mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut ada sejumlah negara yang berminat membeli beras produksi Indonesia..
Perlu upaya serius serta strategi yang tepat untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri agar dapat mengurangi volume impor dan mewujudkan swasembada pangan.
Beras dari beberapa negara mulai turun dari sekitar US$540-US$590 dan turun lagi hingga US$430-US$490 per metrik ton.
Presiden Prabowo Subianto berencana untuk tidak mengimpor beras di 2025. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa berharap pernyataan Menko Zulkifli Hasan atau Zulhas soal Indonesia tak lagi impor jagung hingga beras pada 2025
BPS mencatat sepanjang Januari sampai dengan November 2024, Indonesia dibanjiri impor 3,85 juta ton beras, utamanya berasal dari Thailand dengan volume 1,19 juta ton.
Penghentian impor adalah suatu proses yang harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan strategi matang.
Prabowo juga mengingatkan permasalahan geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan.
Pemerintah mesti menyediakan 34 juta ton beras tiap tahunnya agar impor tak perlu dilakukan lagi.
KPK menekankan pengusutan terkait skandal demurrage impor beras berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ketegasan dari KPK juga penting untuk memastikan stok pangan di Indonesia tidak bermasalah. Terbilang, Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program besar di sektor pangan.
SELAMA dua tahun terakhir, Indonesia kembali menjadi importir beras, bahkan dalam jumlah yang sangat besar.
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah dianggap wajar oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori
Sekjen HKTI Sadar Subagyo menilai kebijakan impor beras yang diterapkan pemerintah saat ini efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani
Ari meyakini, KPK tidak memerlukan waktu lama untuk menuntaskan penyelidikan terkait skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar.
Eva meyakini semakin cepat gerak KPK, akan berdampak baik bagi kejelasan kasus tersebut.
Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menanggapi skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang dilaporkan studi demokrasi rakyat atau SDR ke KPK.
Langkah cepat dengan menetapkan tersangka dalam skandal demurrage impor beras itu diperlukan guna membuat terang peristiwa tersebut
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved