Jurus Mentan Halau Impor Beras Ilegal

MENTERI Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah mempercepat swasembada beras nasional. Tujuannya menghalau upaya impor beras ilegal. Hal itu disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat.
 
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” kata Amran dalam keterangan yang dikutip, Senin (24/11).
 
Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala upaya untuk mengimpor beras, apalagi jika itu dilakukan secara ilegal.
 
Seperti diberitakan, terdapat impor beras lewat Sabang sebanyak 250 ton tanpa persetujuan pemerintah pusat. Setelah berkoordinasi dengan kapolda, kabareskrim, dan pangdam, katanya, beras tersebut langsung disegel.
 
Amran menekankan tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras karena stok Indonesia saat ini dalam posisi kuat. Apalagi, proyeksi produksi beras pada 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Kebijakan larangan impor beras juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia.
 
“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.

Mentan menambahkan, pemerintah langsung mengambil langkah tegas setelah menerima informasi awal adanya beras masuk ke Indonesia tanpa izin.
 
“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ucapnya.
 
Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya. “Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya dirjen, kami tanya deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya. (H-4)