250 Ton Beras Ilegal yang Disegel di Sabang sudah Dikoordinasi dengan Gubernur Aceh

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa sebelum penyegelan 250 ton beras impor ilegal di Sabang dilakukan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

“Begitu laporan masuk, saya langsung menghubungi Gubernur Aceh untuk memastikan respons cepat. Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan ilegal. Jika tidak memiliki izin impor, maka langsung ditindak,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Amran menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat setelah menerima laporan mengenai dugaan masuknya beras impor tanpa izin melalui Pelabuhan Sabang. Sebelum aparat melakukan penyegelan, ia sudah berkoordinasi dengan Gubernur Aceh untuk memastikan langkah penindakan berjalan rapi dan terpadu.

Baca juga : Modernisasi Pertanian, Kunci Pemerintah Swasembada di Tahun Pertama

Ia menyebut laporan awal menunjukkan adanya pemasukan beras impor ilegal tanpa izin pemerintah, yang bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia tidak memerlukan impor beras karena stok nasional berada pada kondisi terbaik dalam sejarah.

Setelah memastikan informasi tersebut, Amran melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada izin resmi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Berdasarkan temuan itu, aparat kepolisian langsung menyegel 250 ton beras bermasalah tersebut.

“Negara harus hadir dengan tegas. Ini soal kehormatan bangsa, kepatuhan terhadap instruksi Presiden, serta perlindungan 160 juta petani nasional,” tegas Amran.

Amran menambahkan bahwa stok beras nasional dalam keadaan sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, stok beras pemerintah di Bulog berada pada level 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut.

Secara regional, Aceh juga berada dalam posisi surplus. Neraca pangan provinsi menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Kota Sabang ikut mencatat surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton. (Ant/E-3)