Ini Penyebab Harga Beras Tinggi di Tengah Klaim Swasembada Beras

Pemerintah terus mengeklaim bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras. Namun, disaat yang sama, harga beras di tingkat konsumen masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan swasembada dari sisi produksi belum sepenuhnya menjawab persoalan keterjangkauan harga pangan pokok masyarakat.

Peneliti Center of Reform on Economics (CoRE), Eliza Mardian menyatakan, secara teknis Indonesia masih berada dalam kondisi swasembada karena sebagian besar kebutuhan beras nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri. Ia menjelaskan, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, impor beras dihentikan dan peran Bulog dioptimalkan untuk menyerap gabah serta beras dari petani dalam negeri.

“Di era Pak Prabowo sekarang, pertama impor sudah disetop, karena Bulog optimal menyerap gabah dan beras dari petani dalam negeri,” katanya saat dihubungi, Rabu (7/1).

Baca juga : KPK Wajib Menyelidiki Kasus Denda Impor Beras

Menurut Eliza, sebelum kebijakan harga gabah kering panen (GKP) Rp6.500 per kilogram dan program Bulog jemput bola diterapkan, cadangan beras pemerintah justru sangat bergantung pada impor.

“Nah selama ini, sebelum Pak Prabowo ada kebijakan GKP Rp6.500 dan kebijakan Bulog jemput bola ke petani-petani, beli gabah langsung ke petani, itu biasanya cadangan dari pemerintah itu dari import 80%. Sekarang sekarang karena ada kebijakan Pak Prabowo itu makanya (penyerapan) Bulog ini penuh semua dari dalam negeri,” ujarnya.

Meski demikian, Eliza menegaskan bahwa capaian swasembada dari sisi produksi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan harga beras yang mahal di pasaran.

Baca juga : KPK Diminta Ambil Tindakan Cepat Terkait Denda Impor Beras

“Kalau kita melihat hanya keberhasilan dari swasembada itu adalah produksinya memang surplus, namun dari sisi harga beras itu sendiri mahal, itu kan sebetulnya persoalan yang berbeda lagi,” katanya.

Ia menyebut, salah satu pemicu utama kenaikan harga beras adalah kebijakan penyesuaian harga GKP menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Kalau dalam hal harga beras naik, pertama karena ada kebijakan penyesuaian harga GKP jadi Rp6.500 per kilogram, itu kan otomatis akan meningkatkan harga bahan baku penggilingan-penggilingan beras,” ujar Eliza.

Menurutnya, kenaikan harga gabah secara otomatis berdampak pada harga jual beras di tingkat konsumen karena pelaku usaha penggilingan dan rantai distribusi tetap mempertahankan margin keuntungan.

“Karena tidak mungkin ketika harga gabahnya naik, harga berasnya tidak naik juga, ini kan para penggiling dan orang-orang yang ada di middleman ini kan mereka juga ingin profit, ingin margin,” katanya.

Lebih lanjut, Eliza menilai persoalan harga beras juga berkaitan erat dengan tingginya biaya produksi padi di Indonesia yang saat ini belum efisien jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam. Ia memaparkan, hampir separuh biaya produksi padi terserap untuk tenaga kerja, disusul biaya sewa lahan sekitar 25%. Kondisi ini diperparah dengan minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian.

Maka dari itu, Eliza memandang bahwa solusi paling tepat untuk menekan harga beras tanpa mengorbankan kesejahteraan petani adalah peningkatan produktivitas melalui inovasi, mekanisasi, dan perbaikan infrastruktur pertanian.

“Jadi memang kuncinya di inovasi, karena penerapan teknologi ini akan meningkatkan produksi kita dan lebih efisien,” katanya.

Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa swasembada pangan seharusnya dimaknai secara lebih luas, tidak hanya mengejar surplus produksi, tetapi juga memastikan harga beras terjangkau dan berkelanjutan.

“Jadi swasembada pangan ini tidak hanya mengejar kuantitas produksi, tapi juga kualitas dari produksi itu sendiri. Kualitasnya dalam bentuk harga berasnya terjangkau oleh masyarakat, petaninya sejahtera, dan juga swasembada itu berkelanjutan,” pungkas Eliza (E-3)