Bapanas Pastikan Stok Beras Awal 2026 Aman dan Harga Terkendali

PEMERINTAH menegaskan capaian swasembada beras pada awal 2026 seiring menguatnya produksi dan cadangan nasional yang menjadi dasar bagi upaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi di tingkat konsumen.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi aman, didukung oleh posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kuat serta berjalannya berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat.

Direktur Distribusi Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengatakan bahwa stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 tercatat sebesar 3,36 juta ton, terdiri atas CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.

Baca juga : Kabar Baik! Harga Cabai dan Bawang Anjlok Pasca-Tahun Baru, Cek Daftar Lengkapnya

“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujar Rachmi dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (13/1).

Selain menjaga kecukupan cadangan, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar. Hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP.

Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.

Baca juga : Pascanatal dan Tahun Baru, Harga Komoditas Pangan termasuk Cabai dan Bawang Kembali Normal di Pasar Gedhe Klaten

Rachmi menjelaskan, meskipun pasokan nasional dalam kondisi kuat, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, serta kondisi wilayah tertentu.

“Swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” jelasnya.

Bapanas juga mencatat, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong penyerapan produksi dalam negeri, memperkuat distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi, serta memastikan program stabilisasi berjalan tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi pangan sepanjang 2026. (H-2)

Menurut Yovita, kalau dilihat dari data yang ada, itu ada dua yang berat. Satu masuk ke ruang high cap dan satu masuk ke ruang intensif. Dan satu yang masuk ke ruang intensif memang dinyatakan meninggal karena disebabkan ada komorbid yang lain.

"Penyakit bawaan pada pasien yang meninggal tersebut yakni stroke dan gagal jantung. Terakhir karena ada infeksi dan ada gagal ginjal juga. Jadi apakah itu langsung disebabkan oleh virus? Kita tidak bisa menyatakan, karena memang dia mungkin komorbid yang banyak," paparnya. (H-2)