Tantangan Ekonomi Beras 2026

MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025. Dengan berbekal pengamatan lapang pada November 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produksi beras pada 2025 diperkirakan mencapai 34,61 juta ton, lebih besar daripada estimasi konsumsi beras 31,21 juta ton.

Impor beras hingga Oktober 2025 masih tercatat 364,3 ribu ton, lebih berupa beras khusus, senilai US$ 178,5 juta atau sekitar Rp2,94 triliun. Volume impor beras 2025 itu tentu turun drastis dari impor 4,5 juta ton pada 2024, senilai US$ 2,71 miliar atau sekitar Rp44,72 triliun.

Empat dekade lalu, Presiden Soeharto telah mencapai swasembada beras setelah melalui perjuangan yang cukup berat dan berliku sehingga Indonesia mendapat penghargaan Medali Emas dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 1985.

Baca juga : Swasembada Beras Dinilai sebagai Prestasi Nasional

Indonesia mengubah status negara importir beras terbesar menjadi swasembada beras, melalui kombinasi program perluasan lahan, intensifikasi budi daya, dan perubahan teknologi produksi atau inovasi baru yang mampu memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas padi.

Beberapa dukungan kebijakan dan insentif bagi petani dalam pencapaian swasembada pada masa lalu ialah penggunaan benih unggul, teknologi pupuk dan pemupukan, penanggulangan hama dan penyakit tanaman, dukungan infrastruktur irigasi, jalan desa, jembatan, dan jaminan harga jual gabah petani, dukungan penelitian dan pengembangan (R&D), serta sistem penyuluhan dan pendampingan petani serta manajemen sistem logistik yang rapi dan berwibawa.

Artikel itu menganalisis tantangan ekonomi beras pada 2026, yang senantiasa menjadi lebih kompleks di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini.

Baca juga : Produksi Beras 2025 Capai 34 Juta Ton, Mentan Amran: Kita Swasembada

Sebagai pangan pokok, beras masih akan terus memperoleh perhatian besar karena dimensinya amat luas, tidak sekadar ekonomi, tapi juga sosial, politik, keamanan, kebangsaan, dan dimensi strategis lain. Apalagi jika sempat tebersit di kalangan pejabat negara untuk mencoba membawa produk beras Indonesia untuk masuk ke pasar global, setidaknya di pasar regional Asia Tenggara dan Asia.

 

PEMBENAHAN SEKTOR HULU USAHA TANI

Sektor hulu usaha tani padi Indonesia masih tertinggal, khususnya dalam penggunaan teknologi budi daya. Peningkatan produksi padi sepanjang 2025 lebih banyak disebabkan peningkatan luas panen padi menjadi 11,33 juta hektare, atau naik 12,88% dari luas panen 2024.

Curah hujan yang memadai, bahkan nyaris sepanjang 2025 telah membantu petani dalam meningkatkan area panen padi mereka. Faktor inovasi baru, penggunaan varietas unggul, teknik pemupukan modern, dan lain-lain masih belum banyak mewarnai peningkatan produktivitas usaha tani padi. Produktivitas padi hanya naik 0,75%, dari 5,29 ton/ha pada 2024 menjadi 5,33 ton/ha pada 2025.

Pada 2026 ini, pembenahan sektor hulu usaha tani padi perlu terus dilakukan berbasis perubahan teknologi atau inovasi baru yang komprehensif untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Studi terbaru tentang transformasi sektor pangan dan pertanian yang dilakukan para pakar ekonomi pertanian terbaik di Indonesia, menggunakan metodologi termutakhir dan lengkap, menunjukkan bahwa angka faktor produktivitas total (TFP) pertanian Indonesia tidak tinggi (1,47% pada periode 1982-2000) menunjukkan inovasi pertanian cukup rendah (Jamal et al, 2024).

Secara metodologis, perhitungan TFP itu ialah angka terbaru, memperbaiki angka TFP yang dihasilkan Fuglie (2004, 2010). Indonesia pernah mencapai TFP tinggi (3,73%) dari sumber pertumbuhan dari ekspansi lahan (1,17%) pada periode 1991-2000 pada akhir Orde Baru.

Pemerintah menempuh strategi ekspansi lahan dilakukan sebagai respons terhadap kemarau panjang (El Nino) yang terjadi pada 1993 atau isu kekeringan yang menjadi masalah kebijakan dan dibahas di dalam rapat kabinet.

Ambil contoh dalam penggunaan benih unggul. Benih ialah penciri produktivitas padi. Industri perbenihan merupakan bagian penting dari eksosistem inovasi pengembangan perberasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Persentase anakan produktif (PTP) perlu menjadi indikator baru dalam peningkatan produktivitas dan pencapaian swasembada beras ke depan.

Keberhasilan revolusi produksi di Tiongkok amat berhubungan dengan padi hibrida, yang ternyata di Indonesia tidak berhasil untuk dikembangkan. Efisiensi penggunaan seluruh faktor produksi (lahan, benih, pestisida, perawatan tanaman atau crop care, teknologi panen, dan lain-lain) juga sangat krusial karena hal tersebut menjadi penentu kualitas gabah yang dihasilkan, bahkan pada proses pengolahan dan penggilingan padi, hingga kualitas beras sampai konsumen akhir.

Pada 2026 ini, inovasi teknologi seperti benih unggul, pupuk dan pemupukan serta perubahan teknologi yang lain memerlukan diseminasi dan perubahan perilaku petani untuk mengadopsi teknologi yang dihasilkan peneliti dan dunia akademik.

Sistem penyuluhan pertanian dan pemberdayaan petani simpul penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam pembenahan hulu usaha tani padi. Dalam hal itu, penyuluhan ialah pendidikan nonformal yang memiliki peran penting dalam mengubah perilaku petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta memperbaiki kesejahteraan (self-help).

Upaya peningkatan produktivitas padi di hulu usaha tani sering terkendala oleh laju konversi lahan sawah subur beririgasi teknis yang sangat cepat. Saat ini tidak terdapat data kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan walaupun laju konversi 100 ribu hektare per tahun sering dijadikan acuan.

Sementara itu, laju pembukaan lahan dan pencetakan lahan sawah baru juga masih menghadapi banyak kendala. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian, khususnya sawah produktif beririgasi teknis tidak terlalu efektif karena pertimbangan ekonomi dan politik mendesak dan 'lebih rasional'.

Keterhubungan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dengan rencana peningkatan produksi (swasembada pangan, kemandirian pangan, dan lain-lain) sangat rendah sehingga konversi sawah subur terus terjadi.

Sistem produksi padi di hulu sangat berhubungan dengan jaringan irigasi yang rusak dan tidak memperoleh perhatian memadai sehingga cukup sulit untuk melaksanakan penanaman 2-3 kali dalam setahun. Oleh karena itu dukungan kebijakan infrastruktur, investasi publik dan swasta untuk pembenahan sistem dan jaringan irigasi pertanian tanaman pangan masih diperlukan, setidaknya untuk menjaga tingkat produktivitas padi Indonesia.

Di samping itu, secara mikro, sektor hulu usaha tani padi juga mengalami penurunan penguasaan luas lahan petani padi (atau terjadi guremisasi) yang cukup cepat. Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2023, jumlah petani berlahan sempit atau yang menguasai lahan 2.000 meter persegi atau kurang meningkat signifikan (Sensus Pertanian 2023). Petani gurem tersebut naik dari 14,25 juta rumah tangga petani (55,33% dari total) pada 2013 menjadi 16,90 juta rumah tangga petani (60,87% dari total) pada 2023, terjadi peningkatan 2,65 juta orang atau 18,60%.

Fenomena guremisasi itu amat berhubungan dengan kualitas kebijakan ekonomi makro, yang ditunjukkan dengan TFP rendah di atas. Sebagian besar petani padi ialah net-consumer beras sehingga fenomena penurunan produktivitas dan mahalnya harga beras menjadi miskinisasi petani. Kebijakan reforma agraria perlu dilengkapi dengan kebijakan intervensi perubahan teknologi untuk membantu peningkatan produksi dan produktivitas padi. Kelembagaan ekonomi petani, termasuk beberapa koperasi petani dan koperasi perdesaan yang melingkupinya, perlu diarahkan untuk naik kelas, menghasilkan kualitas beras lebih baik, untuk masuk pasar nasional dan pasar eskpor.

 

PENYEHATAN SEKTOR HILIR INDUSTRI BERAS

Tingginya harga eceran beras tidak otomatis menjadi peluang bisnis baru bagi industri beras karena karakter industri hilir perberasan Indonesia didominasi industri penggilingan padi skala kecil (PPK) dan penggilingan padi skala menengah (PPM). Industri beras skala besar hanya sedikit, dapat dihitung dengan jari, bahkan secara ekonomi dan bisnis bermasalah karena struktur industri perberasan yang tidak terlalu sehat.

Harga eceran beras tinggi justru menjadi ancaman serius bagi PPK dan PPM karena mereka harus berebut gabah dengan Perum Bulog dan penggilingan padi skala besar. Hingga pekan pertama Januari 2026, harga eceran beras masih bertahan tinggi di atas Rp16 ribu/kg, yang merupakan salah satu dampak atau konsekuensi dari peningkatan HPP gabah hingga Rp6.500/kg untuk berapa pun kualitasnya.

Jumlah stok beras yang dikuasai Bulog hingga 3,2 juta ton pada Desember 2025 pun ternyata tidak mampu menurunkan harga eceran beras karena problem keterlambatan penyaluran melalui operasi pasar atau program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Tingginya harga eceran beras tersebut telah berkontribusi pada laju inflasi Desember 2025 sebesar 2,92% (y-on-y), sedangkan laju inflasi dari pangan bergejolak (volatile food) mencapai 6,21%, salah satu rekor tertinggi sejak Maret 2024.

Sebagaimana disebutkan, kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah tanpa kualitas telah menyebabkan penggilingan padi skala kecil (PPK) bersaing berebut gabah dengan penggilingan padi menengah (PPM) dan penggilingan padi skala besar (PPB) termasuk Bulog. Penggilingan padi kecil sangat mungkin akan banyak yang tutup, terutama yang tidak efisien, bahkan keluar dari industri hilir beras.

Gabah berkualitas buruk meningkatkan biaya pengolahan gabah dan biaya penyimpanan beras, bahkan dapat mempengaruhi cash-flow tahunan dari Bulog. Pada saat yang sama, cadangan beras perlu dikelola dengan baik, dari pusat ke daerah, karena hal tersebut dapat menjadi peluang besar bagi penggilingan padi untuk bertahan dan bahkan masih dapat berkembang di tengah persaingan yang ketat.

Pemerintah perlu memperbaiki arah kebijakan logistik beras untuk setidaknya bemitra dengan sektor swasta, apalagi jika pemerintah ikut membangun dan memberdayakan peran swasta. Sektor swasta beras harus dihidupkan dan dibangun dengan sistematis, bukan dimusuhi. Pemerintah tidak harus melakukan intervensi pada pasar beras yang telah 'bekerja dengan baik'.

Kriteria kebekerjaan itu perlu dirumuskan untuk ekonomi perberasan yang menyejahterakan. Konsep stabilisasi harga beras tidak berarti keseimbangan statis, tapi dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan produsen dan konsumen. Pilihan teknologi penggilingan padi dan modernisasi industri beras perlu dituangkan dalam suatu kebijakan logistik yang lebih sistematis karena pasar beras perlu dapat diprediksi dengan baik oleh para pelaku.

Komoditas beras kini telah menjadi produk sehingga produk beras tidak tunggal, tapi lebih berwawasan kualitas, yang ditentukan atribut di belakangnya. Politik perberasan Indonesia perlu dipahami dengan kepala dingin, termasuk dinamika pertarungan kepentingan di balik perjalanan implementasi kebijakan perberasan.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, beras masih berperan sangat penting dalam diet bangsa Indonesia selama ini. Namun, tepung terigu telah menjadi sumber karbohidrat kedua setelah beras dan dapat dikatakan menjadi salah satu 'pengendali' konsumsi beras. Kebijakan diversifikasi produksi pangan harus menjadi satu kesatuan dengan diversifikasi konsumsi pangan, sekaligus pengembangan pangan lokal.

Penyehatan sektor hilir industri beras dapat dimulai dari kebijakan stabilisasi harga gabah dan beras yang kredibel, yang dihargai dan dipatuhi sektor swasta yang selama ini telah menjadi pemain penting dalam pasar beras. Bulog perlu dikembalikan ke dalam fungsi asli mereka sebagai buyer of the last resorts, bukan pembeli awal, yang berebut dengan sektor swasta.

 

REKOMENDASI PERUBAHAN KEBIJAKAN

Pada 2026 ini, Indonesia perlu memiliki kebijakan perberasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kebijakan perberasan yang kredibel harus memiliki kepastian tinggi, baik bagi petani, bagi pedagang, maupun bagi konsumen. Misalnya, konvensi kebijakan tentang timing atau waktu pengambilan keputusan kebijakan pada masa Orde Baru perlu dijadikan pelajaran berharga. Kebijakan HPP ditetapkan setiap Oktober, dengan maksud untuk memberikan gambaran atau ekspektasi pendapatan bagi petani setelah musim panen nanti. Tradisi bijaksana pada masa lalu tersebut perlu dijadikan referensi berharga ke depan.

Selain HPP, elemen penting lain dari kebijakan harga ialah kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras, yang sebenarnya berbeda falsafah dengan harga atap (ceiling price policy) pada masa lalu. HET lebih banyak berfungsi administrasi ke dalam, sebagai signal bagi pemerintah dan Bulog untuk melakukan operasi pasar atau implementasi program SPHP. Artinya, kebijakan HET yang mengikat pelaku ekonomi dan sektor swasta besar dan kecil perlu dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh. Implementasi Perpres 81/2024 tentang Percepatan Penganekargaman Pangan perlu melibatkan Bappenas sebagai jangkar utama dan menjadi salah satu penghubung penting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan pangan beragam, bergizi, sehat, dan aman.

Kebijakan perberasan terintegrasi dari hulu ke hilir memerlukan reforma penelitian dan pengembangan (R&D) yang lebih maju, termasuk pembenahan institusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke depan. Misalnya, untuk meningkatkan adopsi temuan hasil penelitian (invensi) dan teknologi baru di sektor hulu usaha tani padi dan sektor hilir rantai nilai beras. Industri benih harus diselamatkan segera, termasuk melakukan 'overhaul' lebih menyeluruh, memberikan opsi kemitraan dengan swasta, petani, dan perguruan tinggi.

Pendampingan petani perlu lebih intensif dan spartan, melalui sistem penyuluhan dan pemberdayaan yang sistematis. Misal, difokuskan pada perubahan perilaku petani untuk memiliki penghargaan tinggi terhadap benih unggul, teknik budi daya yang baik, dan lain-lain. Sistem penyuluhan pertanian pasca-Inpres 3/2025 perlu banyak memberdayakan atau berkerja sama dengan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya (petani maju) serta melalukan sinergi dengan pengabdian masyarakat di universitas.

Kebijakan broad-based, yang menyejahterakan seluruh pelaku ekonomi padi dan beras, tidak harus berbasis peningkatan harga gabah-beras semata, tapi berupa insentif dan dukungan teknologi baru smart farming, precision farming, digitalisasi, artificial intelligence, yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Kebijakan tegas dan afirmatif untuk penggilingan padi, terutama skala kecil dan skala menengah, untuk nenaikkan kelas mereka, sekaligus jika mereka harus keluar dari industri beras dan menjadi produsen produk samping yang bernilai tambah tinggi dan menjadi pangan fungsional, seperti bekatul.