Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan tak ada impor lagi di akhir 2025 guna mewujudkan swasembada pangan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1/2025).
Adapun sidang diadakan berkaitan dengan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kemudian kriteria selanjutnya harus mengarah kepada swasembada pangan dan energi, kita harus mampu memberi makan ke seluruh rakyat Indonesia tidak lagi impor,” tegas Prabowo.
“Dan saya terima kasih ke jajaran menteri-menteri yang lapor ke saya tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi,” paparnya.
Artinya, kata Prabowo, dirinya menargetkan pada Kabinet Merah Putih untuk swasembada dalam waktu empat tahun dengan target dicapai pada akhir 2025 dan paling lambat awal 2026. “Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang ditetapkan,” terangnya.
“Dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi ke negara dan bangsa kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil cepat ini harus kita yakini,” pungkas orang nomor satu di Indonesia itu. (Ykb/P-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Amnesti dapat diberikan oleh Presiden kepada terpidana tanpa adanya suatu permohonan dan tidak ada ketentuan khusus.
Terdapat empat kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemberian amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong sudah sesuai ketentuan.
PAKAR Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menilai Presiden Prabowo Subianto harus menjelaskan soal pertimbangan pemberian abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristiyanto.
Prabowo mengaku masih ada segelintir orang yang menganggap rencananya itu sulit terealisasi.
Arief menegaskan bahwa pemerintah bersama dengan pemangku kebijakan terkait yang ada di sektor pangan terus berupaya untuk fokus meningkatkan produksi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved