Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan tak ada impor lagi di akhir 2025 guna mewujudkan swasembada pangan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1/2025).
Adapun sidang diadakan berkaitan dengan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kemudian kriteria selanjutnya harus mengarah kepada swasembada pangan dan energi, kita harus mampu memberi makan ke seluruh rakyat Indonesia tidak lagi impor,” tegas Prabowo.
“Dan saya terima kasih ke jajaran menteri-menteri yang lapor ke saya tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi,” paparnya.
Artinya, kata Prabowo, dirinya menargetkan pada Kabinet Merah Putih untuk swasembada dalam waktu empat tahun dengan target dicapai pada akhir 2025 dan paling lambat awal 2026. “Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang ditetapkan,” terangnya.
“Dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi ke negara dan bangsa kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil cepat ini harus kita yakini,” pungkas orang nomor satu di Indonesia itu. (Ykb/P-2)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan lawatan ke AS pada 19 Februari 2026, termasuk rencana penandatanganan kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Apindo dan lima konglomerat.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
INDF kena downgrade MSCI ke small cap. Pengamat Hendra Wardana menilai faktor teknis pemicu jual dana pasif, fundamental tetap kuat; buy on weakness 6.450-6.500.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Prabowo mengaku masih ada segelintir orang yang menganggap rencananya itu sulit terealisasi.
Arief menegaskan bahwa pemerintah bersama dengan pemangku kebijakan terkait yang ada di sektor pangan terus berupaya untuk fokus meningkatkan produksi dalam negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved