Berita Terbaru impor beras Hari Ini

Ekspektasi Penganekaragaman Pangan

SELAMA dua tahun terakhir, Indonesia kembali menjadi importir beras, bahkan dalam jumlah yang sangat besar.

Pengamat Nilai Impor Beras sebagai Upaya Menjaga Harga dan Pasokan di Masa Sulit

Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah dianggap wajar oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori

HKTI Sebut Impor Beras Efektif Jaga Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani

Sekjen HKTI Sadar Subagyo menilai kebijakan impor beras yang diterapkan pemerintah saat ini efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani

KPK Wajib Menyelidiki Kasus Denda Impor Beras

Ari meyakini, KPK tidak memerlukan waktu lama untuk menuntaskan penyelidikan terkait skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar.

KPK Didorong Kebut Penanganan Kasus Denda Impor Beras Rp294 M

Eva meyakini semakin cepat gerak KPK, akan berdampak baik bagi kejelasan kasus tersebut.

KPK Diminta Prioritaskan Penyelidikan Denda Impor Beras

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menanggapi skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang dilaporkan studi demokrasi rakyat atau SDR ke KPK.

KPK Diminta Ambil Tindakan Cepat Terkait Denda Impor Beras

Langkah cepat dengan menetapkan tersangka dalam skandal  demurrage impor beras itu diperlukan guna membuat terang peristiwa tersebut

KPK Beberkan Penanganan Skandal Demurrage Impor Beras

Tessa mengungkapkan KPK akan membuat laporan terkait penyelidikan perkara ini bila sudah berjalan selama tiga bulan.

Soal Denda Impor Beras, Pengamat: Aneh, Barang Diimpor tapi tak Segera Dikeluarkan

Rokhmin Dahuri berharap, agar oknum-oknum diduga terlibat skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar dapat segera dipanggil aparat penegak hukum.  

Denda Impor Beras, Pengamat: Ada Konsekuensi Hukum yang Harus Ditanggung Para Mafia

Pakar kebijakan publik ini mengaku yakin penelurusan terkait dengan demurrage impor oleh aparat penegak hukum akan dapat membuka kasus ini lebih terang.

Menyentuh Banyak Sektor, Denda Impor Beras Harus Diusut Tuntas

Salamuddin melanjutkan, aparat penegak hukum harus dapat mengusut tuntas skandal demurrage ini lantaran impor beras di saat masa panen petani merupakan kejahatan.

Denda Impor Beras Dinilai Merusak Sektor Politik-Ekonomi

Skandal demurrage Rp 294,5 miliar ini turut mengamini bahwa skema impor beras telah merusak lintas sektor politik dan ekonomi nasional.

Soal Demurrage Impor, 1.600 Kontainer Isi Beras Harus Diaudit

Audit keuangan diperlukan lantaran nilai skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar sangat tidak wajar dan tinggi untuk denda impor beras dalam situasi normal.

Demurrage Rp294 M, Kemenperin Pertanyakan Legalitas 1.600 Kontainer Berisi Beras yang Tertahan

Kemenperin Ungkap 1600 Kontainer yang Tertahan 

Demurrage Impor Beras Mencuat, Ketahanan Pangan Gagal Diwujudkan

Kegagalan itu ditunjukkan lantaran pasca mencuatnya skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar mendadak harga beras menjadi mahal dan nilai impor naik hingga mencapai 6 juta ton di tahun 2024.

Skandal Demurrage Impor Beras Dinilai Tak Terkait Permintaan Pemerintah

Defiyan Cori memandang, apabila komoditas beras impor tersebut mendapatkan jaminan dari pemerintah maka seharusnya tidak akan terkena  demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.

Demurrage Beras Impor Dinilai Menyisakan Banyak Kejanggalan

Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.

Demurrage Beras Impor, Persoalan Hajat Rakyat Menyengat Elite Negeri

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto misalnya, menyoroti data kebijakan impor beras dari pemerintah di tengah mencuatnya skandal demurrage Rp 294,5 miliar.

KPK-SDR Koordinasi Dalami Skandal Demurrage Beras Impor Rp294 M

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menegaskan beras merupakan urusan hajat hidup orang banyak.

KPK Didesak Tuntaskan Laporan Demurrage Impor Beras

Haryono menjelaskan tindakan korupsi di sektor pangan sangat tidak bisa dibiarkan. Sebab, pemerintah sudah susah payah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan banyak cara.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia