Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, menilai kebijakan impor beras yang diterapkan pemerintah saat ini efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani. Menurutnya, langkah impor ini hanya berdampak pada inflasi jika dilakukan ketika produksi beras dalam negeri mengalami penurunan.
"Kebijakan impor beras ini sangat efektif. Terbukti dengan adanya impor, harga gabah di tingkat petani masih tetap berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP)," ujar Sadar saat ditanya mengenai kinerja pemerintah dalam mengatur volume impor beras sesuai kebutuhan dalam negeri, Rabu (2/10).
Baca juga : Fleksibilitas HET Beras Premium Diperpanjang hingga 30 Mei 2024
Lebih lanjut, Sadar menegaskan bahwa pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah memperhatikan kesejahteraan petani dalam merumuskan kebijakan impor beras. Regulasi HPP gabah yang diterapkan Bapanas dinilai sangat membantu petani karena perhitungannya berdasarkan biaya produksi gabah yang riil dan sudah disesuaikan dengan keuntungan yang wajar.
"Regulasi HPP dari Bapanas sangat membantu petani. Struktur perhitungan HPP gabah telah memperhitungkan biaya riil produksi dan keuntungan yang wajar bagi petani," jelasnya.
Sadar mengungkapkan bahwa neraca komoditi beras saat ini dalam kondisi yang sangat baik karena upaya pemerintah dalam menjaga agar kebijakan impor beras tetap selaras dengan target swasembada pangan nasional. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memprediksi kapan impor perlu dilakukan secara tepat. Dengan kebijakan yang tepat, impor beras diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan, tanpa mengorbankan target swasembada maupun kesejahteraan petani di Indonesia.
Baca juga : 27 Ribu Ton Beras Impor dari Vietnam Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok
"Neraca komoditi beras saat ini dalam kondisi yang sangat baik, sehingga dapat diprediksi dengan tepat kapan impor harus dilakukan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso menambahkan sejatinya impor beras dilakukan karena pasokan dalam negeri yang kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk tujuan komersial. Menurutnya, impor ini bukanlah penyebab inflasi, terutama karena beras impor dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditujukan sebagai bantuan pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Impor beras bukan penyebab inflasi. Tujuan impor adalah memastikan ketersediaan pangan dan menstabilkan harga melalui program SPHP, di mana beras dijual di bawah harga pasar," ujarnya.
Baca juga : Realisasi Impor Beras sudah Mencapai 2,2 Juta Ton
Sutarto juga menyarankan agar beras impor tidak dilepas ke pasar selama masa panen agar pasar dapat diisi oleh beras hasil produksi dalam negeri terlebih dahulu. "Pada saat panen, harapan petani adalah beras impor jangan dilepas dulu, agar pasar diisi oleh beras dalam negeri," tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penurunan produksi beras tidak hanya disebabkan oleh fenomena El Nino, melainkan juga telah terjadi sejak 2018 karena konversi lahan, fragmentasi, dan mahalnya sewa lahan.
"Setiap tahun terjadi penurunan luas panen, yang berdampak pada produksi. Selain itu, jaringan irigasi juga belum tersentuh," ungkapnya.
Baca juga : Produksi Beras belum Pulih Jelang Kemarau, Pengamat: Tidak Ada Jalan Lain Pemerintah Selain Impor Beras
Ia menekankan bahwa masalah utama dalam produksi beras terletak pada ketersediaan lahan dan jaringan irigasi yang belum optimal.
"Implementasi kebijakan di lapangan selama ini belum terkonsolidasi dan tersinkronisasi dengan baik," ucap dia.
Indikator keberhasilan impor beras menurut Sutarto adalah keberhasilan kebijakan impor beras dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti ketepatan jumlah, waktu, distribusi, harga yang terjangkau, serta kesesuaian dengan sasaran.
"Impor ini dilakukan untuk stabilisasi. Akan berhasil jika distribusinya merata dan harganya terjangkau sesuai dengan rencana," pungkasnya. (Fal/M-4)
HKTI Bogor dalam bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor juga akan berupaya mendorong program digitalisasi data pangan secara real-time di setiap Kelurahan atau Desa di seluruh Indonesia
HKTI menyatakan sikap tegas menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
Sektor pertanian di Indonesia termasuk pekerjaan dengan pendapatan rendah
"Produk yang menjadi fokus promosi adalah benih jagung seperti ADV RUBY, ADV JAGO, ADV MONTOK, dan ADV JOSS."
Dengan adanya masalah lahan terbatas, jumlah petani berkurang tentu akan memengaruhi ketahanan pangan. Karena itu Gerakan Maju Tani ini mengajukan konsep Meta Farming
Bupati Agam menyoroti maraknya keluhan petani soal harga pupuk subsidi yang dijual di atas HET.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
Saat mengecek bahan pangan yang dijual di gerai operasi pasar pangan tersebut, seluruhnya dibanderol di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain penjual atau pedagang, pemerintah akan menyegel dan mencabut izin produsen yang menjual komoditas pangan di atas HET.
Pemerintah memiliki dua buah instrumen untuk mengendalikan pasokan dan menstabilkan harga pangan, yakni melalui regulasi harga dan cadangan pangan pemerintah (CPP).
KPPU menyebut ada dua komoditas yang harganya paling jauh menyimpang dari HET dan HAP yang ditetapkan, yaitu telur ayam dan cabai rawit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved