HKTI Sebut Kedelai Impor Dibutuhkan untuk Jaga Stabilitas Harga

INDONESIA masih membutuhkan kedelai impor karena produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 10% hingga 18% dari total kebutuhan nasional. 

Impor kedelai diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi industri tahu, tempe dan kecap yang menjadi bagian penting dari ekonomi rakyat Indonesia.

Sekjen DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa kedelai merupakan komoditas strategis yang tidak bisa diabaikan dalam kebijakan pangan nasional.

Baca juga : Akindo Apresiasi Kesepakatan Tarif Bilateral Indonesia-AS yang Ringankan Impor Kedelai

“Kedelai memang bukan termasuk sembilan bahan pokok, tetapi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita pernah mengalami saat kedelai langka dan harganya melonjak, perajin tahu-tempe berhenti produksi, bahkan berdampak pada pedagang gorengan,” ujar Karding.

Menurut Karding, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan pasokan kedelai yang stabil dan terjangkau. 

Karena itu, selama produksi nasional belum mencukupi, impor kedelai masih diperlukan agar industri rakyat tetap berjalan. 

Baca juga : Wakil Ketua HKTI: Perlu Lartas dan HPP Guna Wujudkan Ekosistem Kedelai Nasional

“Produksi kedelai dalam negeri hanya berkisar 300– 500 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 2,8 juta hingga 3 juta ton. Artinya, sekitar 82% sampai 90% kebutuhan masih dipenuhi melalui impor,” ungkap Karding.

Karding mengatakan, peningkatan produksi kedelai dalam negeri juga menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Upaya meningkatkan produksi kedelai lokal, tambahnya, tetap harus menjadi bagian dari program swasembada pangan nasional ke depan. 

Karding memaparkan, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan harga yang menguntungkan bagi petani, Indonesia berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor secara bertahap.

“Keengganan petani menanam kedelai selama ini disebabkan oleh harga jual yang rendah dan preferensi industri terhadap kedelai impor yang dinilai lebih baik kualitasnya. Ini yang harus dicarikan solusinya bersama-sama,” jelasnya.

HKTI, lanjut Karding, siap bekerja sama dengan pemerintah untuk membenahi rantai pasok dan menciptakan insentif yang menarik bagi petani agar kembali menanam kedelai. 

“Kalau kita mampu meningkatkan produksi lokal secara bertahap, ketergantungan pada negara pengimpor seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Brasil, atau India bisa berkurang. Swasembada kedelai bukan hal yang mustahil, tapi membutuhkan kerja sama lintas sektor,” tegas Karding.

Importir Dukung Ketersediaan Stok Kedelai

Menurut Ketua Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), Hidayatullah Suralaga, keberadaan importir kedelai adalah untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan bahan baku kedelai dalam negeri yang dibutuhkan masyarakat, terutama para perajin tahu dan tempe nasional.

Hidayatullah menambahkan, kebutuhan kedelai nasional saat ini berkisar antara 220.000 sampai 240.000 ton per bulan dan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah.

“Peran importir adalah untuk mengisi gap atau kesenjangan antara tingginya kebutuhan kedelai nasional dan terbatasnya ketersediaan kedelai dari hasil produksi petani di dalam negeri. Importir terpanggil untuk mengisi gap itu dan menjamin bahwa kebutuhan kedelai selalu tersedia," pungkas Hidayatullah. (Z-1)