Bapanas Evaluasi HET MinyaKita Dampak Lonjakan Harga CPO Global, Ini Penjelasannya

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) tengah melakukan kajian terhadap kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Langkah ini dipertimbangkan menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global, yang dinilai berpengaruh pada struktur biaya dan kestabilan pasokan minyak goreng rakyat.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap pembahasan internal.

"Itu masih dalam kajian sih, masih dalam kajian," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di sela-sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3).

Baca juga : Produksi Sawit dan CPO Nasional Surplus, Pengamat: HET Minyakita Tak Perlu Dinaikkan

Harga CPO Melampaui Dasar Penetapan MinyaKita

Evaluasi ini dilakukan setelah muncul informasi bahwa harga crude palm oil saat ini telah melampaui harga acuan yang digunakan dalam penetapan HET MinyaKita, yakni Rp15.700 per liter di tingkat konsumen.

Menurut Sarwo, dinamika harga CPO global menjadi salah satu faktor penting dalam kajian tersebut. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi produksi dalam negeri, mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Peran DMO dan Distribusi oleh Bulog

Dalam skema domestic market obligation (DMO), sebesar 35% alokasi MinyaKita diserahkan kepada Perum Bulog untuk dikelola dan didistribusikan.

Baca juga : Kementan: Produksi CPO untuk Pasokan Minyak Goreng Aman jelang Lebaran

Bulog bertanggung jawab menyalurkan MinyaKita ke para pedagang di pasar tradisional agar harga tetap terkendali di kisaran Rp15.700 per liter. Berdasarkan pemantauan Bapanas, wilayah yang mendapatkan distribusi dari Bulog relatif menunjukkan harga yang stabil dan sesuai dengan HET.

Namun demikian, di luar jalur distribusi Bulog masih ditemukan harga yang lebih tinggi, yakni berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, meskipun jumlah kasusnya disebut tidak terlalu banyak.

Pemerintah Pantau Ketat Distribusi

Bapanas menegaskan bahwa realisasi DMO terus diawasi untuk memastikan distribusi berjalan merata dan tidak memicu disparitas harga yang signifikan di pasar.

Terkait potensi perubahan HET MinyaKita, Bapanas menyatakan bahwa pelaku usaha minyak goreng akan dilibatkan dalam pembahasan lanjutan. Meski begitu, hingga saat ini pemerintah belum memanggil produsen karena masih melakukan evaluasi kondisi di lapangan.

"Belum, (ada pemanggilan bagi produsen) Ini kan baru wacana. Kita lihat dulu di lapangan. Jangan sampai kita menaikkan tapi akan memberatkan masyarakat. Jadi kita masih dalam kajian dulu. Ya, baru rencana," kata Sarwo.

Dengan demikian, penyesuaian HET MinyaKita masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan stabilitas harga sekaligus perlindungan daya beli masyarakat. (Ant/E-4)