Janji KPK Usut Skandal Demurrage Impor Beras Terus Ditagih

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ditagih janjinya yang menyatakan mau menindaklanjuti skandal demurrage impor beras. Masalah itu sudah diadukan ke Lembaga Antirasuah beberapa waktu lalu.
 
“Kehadiran Studi Demokrasi Rakyat (SDR) didepan gedung KPK RI pada hari ini adalah menagih janji KPK RI yang pernah disampaikan oleh Juru bicara KPK RI Bung Tessa Mahardika dan tindaklanjut laporan SDR yang diterima KPK RI,” kata Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).
 
Hari meminta KPK tidak menyepelekan skandal tersebut. Sebab, kerugian negaranya ditaksir Rp294 juta. Ketegasan dari KPK juga penting untuk memastikan stok pangan di Indonesia tidak bermasalah. Terbilang, Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program besar di sektor pangan.
 
“Kabinet Prabowo Subianto harus diisi pejabat bukan penjahat khususnya Kepala Bapanas,” ucap Hari.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK usai adanya kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu juga memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.
 
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.
 
Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan diyakini merugikan negara Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.
 
KPK diharapkan menindaklanjuti laporan itu. Sejumlah pihak terkait juga diharapkan diklarifikasi lebih lanjut. (Medcom.id/Nov)