Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KOMISI VI DPR RI secepatnya mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal kegaduhan rencana impor beras yang menjadi puncak kegelisahan petani di tengah panen raya saat ini.
"Saya baru mendengar ini keputusan Menteri Perdagangan. Maka Komisi VI akan mengundang rapat, apakah ini memang keputusan Mendag yang berinisiatif, atau keputusan pemerintah," tegas Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bimo di Solo, Jumat ( 26/3).
Ia katakan, sesuai UU Perdagangan bahwa keputusan ekspor atau impor kebutuhan bahan komoditas termasuk di antaranya beras, selalu diputuskan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama stakeholder.
"Jadi bukan kemudian Mendag mengatakan itu salah saya. Tapi soal impor dan ekspor itu sendiri menjadi keputusan pemerintah, lewat rakortas.Dan keputusan impor itu, dengan memperhatikan harga di tingkat pasar maupun produsen," imbuh politisi PDIP itu.
Sejauh ini yang dicermati Komisi VI, terkait rencana impor beras, antara Mendag, Mentan dan Bulog belum satu kata. Ia pun jadi mempertanyakan apakah yang sudah terkuak kepermukaan sebagai hasil rakortas pangan.
baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras
Karena itu untuk mendapatkan kejelasan, Komisi VI DPR RI akan mengundang Mendag M Lutfi untuk mempertanyakan sikap Kemendag.
"Mestinya Mendag paham itu.Jadi tidak bisa pernyataannya hanya salahkan saya, tanggung jawab saya. Tidak bisa begitu," papar Aria.
Lebih jauh dia tegaskan, pemerintah memang boleh memutuskan soal impor komoditas bahan pangan, karena itu diatur UU Perdagangan, melalui mekanisme Rakortas bersama kementerian terkait dan melibatkan stakeholder, dengan acuan situasi harga di tingkat konsumen maupun produsen.
Dia melihat, kegaduhan muncul, ketika rencana impor mengemuka, yang teriak itu adalah petani di tingkat produsen. Sebab di masa panen ini harga gabah turun. Karena itu untuk mengurai kegaduhan soal impor beras, Komisi VI akan segera mengundang Mendag. (OL-3)
Robert Rouw menilai keberadaan jalan tol di Riau, khususnya Tol Pekanbaru–Dumai dan Tol Pekanbaru–Bangkinang, telah membuka akses baru dan mempercepat mobilitas masyarakat maupun logistik.
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Pelepasan ekspor ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi biru melalui integrasi digital, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor.
Jumlah ekspor gula kelapa kristal atau gula semut sebanyak 18,5 ton senilai US$35 ribu
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Kebon Kembang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, (26/3).
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) mendukung peningkatan volume dan nilai ekspor produk sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok.
Kemendag mengimbau para pelaku usaha pengemas (repacker) minyak goreng Minyakita untuk mematuhi ketentuan.
MENTERI Perdagangan (Mendag), Budi Santo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi waralaba yang sangat besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved