Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VI DPR RI secepatnya mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal kegaduhan rencana impor beras yang menjadi puncak kegelisahan petani di tengah panen raya saat ini.
"Saya baru mendengar ini keputusan Menteri Perdagangan. Maka Komisi VI akan mengundang rapat, apakah ini memang keputusan Mendag yang berinisiatif, atau keputusan pemerintah," tegas Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bimo di Solo, Jumat ( 26/3).
Ia katakan, sesuai UU Perdagangan bahwa keputusan ekspor atau impor kebutuhan bahan komoditas termasuk di antaranya beras, selalu diputuskan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama stakeholder.
"Jadi bukan kemudian Mendag mengatakan itu salah saya. Tapi soal impor dan ekspor itu sendiri menjadi keputusan pemerintah, lewat rakortas.Dan keputusan impor itu, dengan memperhatikan harga di tingkat pasar maupun produsen," imbuh politisi PDIP itu.
Sejauh ini yang dicermati Komisi VI, terkait rencana impor beras, antara Mendag, Mentan dan Bulog belum satu kata. Ia pun jadi mempertanyakan apakah yang sudah terkuak kepermukaan sebagai hasil rakortas pangan.
baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras
Karena itu untuk mendapatkan kejelasan, Komisi VI DPR RI akan mengundang Mendag M Lutfi untuk mempertanyakan sikap Kemendag.
"Mestinya Mendag paham itu.Jadi tidak bisa pernyataannya hanya salahkan saya, tanggung jawab saya. Tidak bisa begitu," papar Aria.
Lebih jauh dia tegaskan, pemerintah memang boleh memutuskan soal impor komoditas bahan pangan, karena itu diatur UU Perdagangan, melalui mekanisme Rakortas bersama kementerian terkait dan melibatkan stakeholder, dengan acuan situasi harga di tingkat konsumen maupun produsen.
Dia melihat, kegaduhan muncul, ketika rencana impor mengemuka, yang teriak itu adalah petani di tingkat produsen. Sebab di masa panen ini harga gabah turun. Karena itu untuk mengurai kegaduhan soal impor beras, Komisi VI akan segera mengundang Mendag. (OL-3)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Jadi sumbangannya dalam bentuk makanan instan, kemudian pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang sudah kami identifikasi yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita.
Impor pakaian bekas ini selalu terjadi di mana pun. Pelaku juga sudah punya jaringan dan bekerja secara profesional.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) memusnahkan sebanyak 16.591 balpres pakaian bekas impor ilegal dari 19.931 temuan balpres pakaian bekas impor ilegal.
Pemerintah secara serius menargetkan penurunan signifikan pada biaya logistik nasional dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan nilai tambah perekonomian.
TEMUAN pestisida etilen oksida pada produk mi instan merek Indomie Rasa Soto Banjar Limau Kulit yang beredar di Taiwan tengah ramai. Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara
Langkah ini diambil untuk menanggapi temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved