Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KOMISI VI DPR RI secepatnya mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal kegaduhan rencana impor beras yang menjadi puncak kegelisahan petani di tengah panen raya saat ini.
"Saya baru mendengar ini keputusan Menteri Perdagangan. Maka Komisi VI akan mengundang rapat, apakah ini memang keputusan Mendag yang berinisiatif, atau keputusan pemerintah," tegas Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bimo di Solo, Jumat ( 26/3).
Ia katakan, sesuai UU Perdagangan bahwa keputusan ekspor atau impor kebutuhan bahan komoditas termasuk di antaranya beras, selalu diputuskan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama stakeholder.
"Jadi bukan kemudian Mendag mengatakan itu salah saya. Tapi soal impor dan ekspor itu sendiri menjadi keputusan pemerintah, lewat rakortas.Dan keputusan impor itu, dengan memperhatikan harga di tingkat pasar maupun produsen," imbuh politisi PDIP itu.
Sejauh ini yang dicermati Komisi VI, terkait rencana impor beras, antara Mendag, Mentan dan Bulog belum satu kata. Ia pun jadi mempertanyakan apakah yang sudah terkuak kepermukaan sebagai hasil rakortas pangan.
baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras
Karena itu untuk mendapatkan kejelasan, Komisi VI DPR RI akan mengundang Mendag M Lutfi untuk mempertanyakan sikap Kemendag.
"Mestinya Mendag paham itu.Jadi tidak bisa pernyataannya hanya salahkan saya, tanggung jawab saya. Tidak bisa begitu," papar Aria.
Lebih jauh dia tegaskan, pemerintah memang boleh memutuskan soal impor komoditas bahan pangan, karena itu diatur UU Perdagangan, melalui mekanisme Rakortas bersama kementerian terkait dan melibatkan stakeholder, dengan acuan situasi harga di tingkat konsumen maupun produsen.
Dia melihat, kegaduhan muncul, ketika rencana impor mengemuka, yang teriak itu adalah petani di tingkat produsen. Sebab di masa panen ini harga gabah turun. Karena itu untuk mengurai kegaduhan soal impor beras, Komisi VI akan segera mengundang Mendag. (OL-3)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Langkah ini diambil untuk menanggapi temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat.
perluasan kesempatan kerja ke luar negeri amat penting. Namun, pendekatan pemerintah seharusnya lebih manusiawi dan berkeadilan.
Pelepasan ekspor ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi biru melalui integrasi digital, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor.
Jumlah ekspor gula kelapa kristal atau gula semut sebanyak 18,5 ton senilai US$35 ribu
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Kebon Kembang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, (26/3).
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) mendukung peningkatan volume dan nilai ekspor produk sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved