Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI VI DPR RI secepatnya mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal kegaduhan rencana impor beras yang menjadi puncak kegelisahan petani di tengah panen raya saat ini.
"Saya baru mendengar ini keputusan Menteri Perdagangan. Maka Komisi VI akan mengundang rapat, apakah ini memang keputusan Mendag yang berinisiatif, atau keputusan pemerintah," tegas Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bimo di Solo, Jumat ( 26/3).
Ia katakan, sesuai UU Perdagangan bahwa keputusan ekspor atau impor kebutuhan bahan komoditas termasuk di antaranya beras, selalu diputuskan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama stakeholder.
"Jadi bukan kemudian Mendag mengatakan itu salah saya. Tapi soal impor dan ekspor itu sendiri menjadi keputusan pemerintah, lewat rakortas.Dan keputusan impor itu, dengan memperhatikan harga di tingkat pasar maupun produsen," imbuh politisi PDIP itu.
Sejauh ini yang dicermati Komisi VI, terkait rencana impor beras, antara Mendag, Mentan dan Bulog belum satu kata. Ia pun jadi mempertanyakan apakah yang sudah terkuak kepermukaan sebagai hasil rakortas pangan.
baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras
Karena itu untuk mendapatkan kejelasan, Komisi VI DPR RI akan mengundang Mendag M Lutfi untuk mempertanyakan sikap Kemendag.
"Mestinya Mendag paham itu.Jadi tidak bisa pernyataannya hanya salahkan saya, tanggung jawab saya. Tidak bisa begitu," papar Aria.
Lebih jauh dia tegaskan, pemerintah memang boleh memutuskan soal impor komoditas bahan pangan, karena itu diatur UU Perdagangan, melalui mekanisme Rakortas bersama kementerian terkait dan melibatkan stakeholder, dengan acuan situasi harga di tingkat konsumen maupun produsen.
Dia melihat, kegaduhan muncul, ketika rencana impor mengemuka, yang teriak itu adalah petani di tingkat produsen. Sebab di masa panen ini harga gabah turun. Karena itu untuk mengurai kegaduhan soal impor beras, Komisi VI akan segera mengundang Mendag. (OL-3)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
perluasan kesempatan kerja ke luar negeri amat penting. Namun, pendekatan pemerintah seharusnya lebih manusiawi dan berkeadilan.
Pelepasan ekspor ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi biru melalui integrasi digital, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor.
Jumlah ekspor gula kelapa kristal atau gula semut sebanyak 18,5 ton senilai US$35 ribu
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Kebon Kembang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, (26/3).
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) mendukung peningkatan volume dan nilai ekspor produk sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok.
Kemendag mengimbau para pelaku usaha pengemas (repacker) minyak goreng Minyakita untuk mematuhi ketentuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved