Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
RENCANA pemerintah akan mengimpor beras kembali mendapat penolakan. Kali ini disampaikan Ketua PDIP Jawa Barat yang juga anggota DPR RI, Ono Surono.
Keberatan atas rencana pemerintah itu disampaikan Ono saat mengunjungi
Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (27/3). Dalam
kesempatan itu, Ono bersama sejumlah pengurus DPD PDIP Jawa Barat
lainnya diterima Ketua Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, KH.
Khairul Anam.
Ono menyoroti data yang menjadi landasan Kementerian Perdagangan untuk
melakukan impor beras. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan
data Kementerian Pertanian yang mengungkapkan banyaknya ketersediaan
beras dalam negeri.
"Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, dari Januari hingga April
2021 akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton," katanya.
Banyaknya stok beras ini, karena tingkat konsumsi beras masyarakat pada
rentang waktu tersebut diperkirakan hanya 9,72 juta ton.
"Artinya ada surplus sampai April. Surplusnya juga 4,81 juta ton," katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, tidak terjadi krisis pangan sehingga rencana
Kementerian Perdagangan yang akan mengimpor beras tidak perlu
diwujudkan. "Dari data yang disajikan Kementerian Pertanian, tidak ada
krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri," tegasnya.
Sementara itu, dalam kegiatan di Pusdai Jawa Barat, Ono menggelar
silaturahmi bersama sejumlah ulama. Acara ini juga dihadiri oleh pengurus PWNU Jawa Barat Muhammad Igbal Sulam. Selain membahas isu kenegaraan seperti rencana impor beras, dibahas juga terkait syiar Islam.
"Saya menyampaikan permohonan agar PDI Perjuangan diajak dan terlibat
dalam kegiatan-kegiatan syiar Islam. Karena nasionalis-religius adalah Benteng Tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya. (N-3)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
PEMERINTAH mengklaimĀ berhasil mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut ada sejumlah negara yang berminat membeli beras produksi Indonesia..
Perlu upaya serius serta strategi yang tepat untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri agar dapat mengurangi volume impor dan mewujudkan swasembada pangan.
Beras dari beberapa negara mulai turun dari sekitar US$540-US$590 dan turun lagi hingga US$430-US$490 per metrik ton.
Presiden Prabowo Subianto berencana untuk tidak mengimpor beras di 2025. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved