Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemerintah yang akan mengimpor jutaan ton beras kembali mendapat penolakan. Kali ini disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat yang juga anggota DPR RI Ono Surono.
Keberatan atas rencana pemerintah itu disampaikan Ono saat mengunjungi Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (27/3). Dalam kesempatan itu, Ono bersama sejumlah pengurus DPD PDIP Jawa Barat lainnya diterima Ketua Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, KH. Khairul Anam.
Ono menyoroti data yang menjadi landasan Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor beras. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan data Kementerian Pertanian yang mengungkapkan banyaknya ketersediaan beras dalam negeri.
"Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, dari Januari hingga April 2021 akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton," katanya. Banyaknya setok beras inipun diperkuat tingkat konsumsi beras masyarakat pada rentang waktu tersebut yang hanya 9,72 juta ton.
"Artinya ada surplus tuh sampai bulan April. Surplusnya juga 4,81 juta ton," katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, tidak terjadi krisis pangan sehingga rencana Kementerian Perdagangan yang akan mengimpor beras tidak perlu diwujudkan. "Dari data yang disajikan Kementerian Pertanian, tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadhan atau hari raya Idul Fitri," tegasnya.
Sementara itu, dalam kegiatan di Pusdai Jawa Barat, Ono menggelar silaturahmi bersama sejumlah ulama. Acara ini juga dihadiri oleh PWNU Jawa Barat yakni Muhammad Igbal Sulam. Selain membahas isu kenegaraan seperti rencana impor beras, dibahas juga terkait syiar Islam.
"Saya menyampaikan permohonan agar PDI Perjuangan diajak dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan syiar Islam. Karena Nasionalis - Religius adalah Benteng Tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Penyataan Jokowi Dinilai Redakan Polemik Impor Beras
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved