Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
RENCANA pemerintah yang akan mengimpor jutaan ton beras kembali mendapat penolakan. Kali ini disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat yang juga anggota DPR RI Ono Surono.
Keberatan atas rencana pemerintah itu disampaikan Ono saat mengunjungi Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (27/3). Dalam kesempatan itu, Ono bersama sejumlah pengurus DPD PDIP Jawa Barat lainnya diterima Ketua Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, KH. Khairul Anam.
Ono menyoroti data yang menjadi landasan Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor beras. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan data Kementerian Pertanian yang mengungkapkan banyaknya ketersediaan beras dalam negeri.
"Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, dari Januari hingga April 2021 akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton," katanya. Banyaknya setok beras inipun diperkuat tingkat konsumsi beras masyarakat pada rentang waktu tersebut yang hanya 9,72 juta ton.
"Artinya ada surplus tuh sampai bulan April. Surplusnya juga 4,81 juta ton," katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, tidak terjadi krisis pangan sehingga rencana Kementerian Perdagangan yang akan mengimpor beras tidak perlu diwujudkan. "Dari data yang disajikan Kementerian Pertanian, tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadhan atau hari raya Idul Fitri," tegasnya.
Sementara itu, dalam kegiatan di Pusdai Jawa Barat, Ono menggelar silaturahmi bersama sejumlah ulama. Acara ini juga dihadiri oleh PWNU Jawa Barat yakni Muhammad Igbal Sulam. Selain membahas isu kenegaraan seperti rencana impor beras, dibahas juga terkait syiar Islam.
"Saya menyampaikan permohonan agar PDI Perjuangan diajak dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan syiar Islam. Karena Nasionalis - Religius adalah Benteng Tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Penyataan Jokowi Dinilai Redakan Polemik Impor Beras
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
Ditjen Bea Cukai akan mengawal kelancaran proses bisnis dan logistik di pelabuhan agar tidak terjadi hambatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun negara.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui produk inovasinya QLola by BRI menghadirkan fitur Digital Trade Finance yang memudahkan kegiatan transaksi perdagangan ekspor impor.
PADA April 2025, kinerja ekspor Indonesia mengalami penurunan cukup tajam secara bulanan (month to month), meskipun secara tahunan masih mencatatkan pertumbuhan.
SURPLUS perdagangan Indonesia April 2025 tercatat hanya sebesar US$160 juta, penurunan tajam dipicu lonjakan signifikan nilai impor nonmigas,
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved