Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
RENCANA pemerintah yang akan mengimpor jutaan ton beras kembali mendapat penolakan. Kali ini disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat yang juga anggota DPR RI Ono Surono.
Keberatan atas rencana pemerintah itu disampaikan Ono saat mengunjungi Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (27/3). Dalam kesempatan itu, Ono bersama sejumlah pengurus DPD PDIP Jawa Barat lainnya diterima Ketua Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, KH. Khairul Anam.
Ono menyoroti data yang menjadi landasan Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor beras. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan data Kementerian Pertanian yang mengungkapkan banyaknya ketersediaan beras dalam negeri.
"Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, dari Januari hingga April 2021 akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton," katanya. Banyaknya setok beras inipun diperkuat tingkat konsumsi beras masyarakat pada rentang waktu tersebut yang hanya 9,72 juta ton.
"Artinya ada surplus tuh sampai bulan April. Surplusnya juga 4,81 juta ton," katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, tidak terjadi krisis pangan sehingga rencana Kementerian Perdagangan yang akan mengimpor beras tidak perlu diwujudkan. "Dari data yang disajikan Kementerian Pertanian, tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadhan atau hari raya Idul Fitri," tegasnya.
Sementara itu, dalam kegiatan di Pusdai Jawa Barat, Ono menggelar silaturahmi bersama sejumlah ulama. Acara ini juga dihadiri oleh PWNU Jawa Barat yakni Muhammad Igbal Sulam. Selain membahas isu kenegaraan seperti rencana impor beras, dibahas juga terkait syiar Islam.
"Saya menyampaikan permohonan agar PDI Perjuangan diajak dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan syiar Islam. Karena Nasionalis - Religius adalah Benteng Tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Penyataan Jokowi Dinilai Redakan Polemik Impor Beras
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi penetapan dan sosialisasi pembatasan operasional truk sumbu 3 di jalur tol pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri tekstil dan plastik dalam negeri.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved