Mandiri, Pengadaan Alutsista harus Dipastikan Tanpa Impor dan Gunakan Suku Cadang Lokal

KEMANDIRIAN industri pertahanan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meski capaian menuju kemandirian penuh produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tanpa impor masih menghadapi tantangan struktural, sejumlah kemajuan signifikan telah dicapai, terutama pada kategori alutsista yang telah dikuasai sepenuhnya teknologinya oleh industri dalam negeri.

Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan seperti Peraturan Presiden tentang kebijakan umum pertahanan negara dan penguatan ekosistem industri pertahanan nasional.

​"Untuk pengadaan tanpa impor, kita sudah mulai dari alutsista yang kita kuasai penuh teknologinya. Contohnya senapan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis seperti Maung atau Anoa. Itu sudah mayoritas buatan kita sendiri," kata pengamat Intelijen Ridlwan Habib, dalam keterangannya, Minggu (25/1).

Baca juga : DPR Dorong TNI dan Polri Manfaatkan Produk Industri Pertahanan Dalam Negeri

Sektor senjata ringan seperti pistol, senapan serbu, dan amunisi kaliber kecil merupakan contoh utama. PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis telah menghasilkan berbagai varian pistol (G2 Combat, MAGNUM, dll.) dan senapan serbu seri SS (Senapan Serbu 1, 2, hingga model terbaru SS3) yang digunakan oleh TNI maupun Polri.

Kebijakan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian sejak beberapa tahun terakhir menegaskan agar kebutuhan senjata ringan standar dipenuhi dari produksi dalam negeri selama spesifikasinya terpenuhi.

Hasilnya, pengadaan pistol dan senapan serbu untuk prajurit TNI/Polri tidak lagi bergantung pada impor. Bahkan, untuk kategori munisi kecil (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm), Pindad telah meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan. Pada 2020, Pindad mampu memproduksi hingga 400 juta butir peluru per tahun, naik dari 225 juta butir tahun sebelumnya.

Baca juga : Percepat Pembersihan Lumpur di Aceh, Kepala BNPB Minta Tambah Personel TNI-Polri

"​Untuk suku cadang (spareparts), kita sudah jauh lebih mandiri. Pesawat, kapal, dan tank kita sekarang banyak yang 'jeroannya' atau suku cadangnya sudah diproduksi oleh industri dalam negeri maupun UMKM mitra DEFEND ID. Kita tidak mau lagi kalau ada alat rusak, harus nunggu kiriman baut atau komponen kecil dari luar negeri berbulan-bulan" katanya.

Kapasitas ini terus ditingkatkan dengan modernisasi pabrik, ditargetkan mencapai 600 juta butir per tahun agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan TNI-Polri dan mengurangi harga satuan peluru. Pemerintah turut mendorong peningkatan kapasitas ini, antara lain dengan investasi penggantian mesin-mesin produksi munisi yang sudah tua demi efisiensi dan penurunan biaya.

Selain senjata dan amunisi, produksi suku cadang lokal untuk perawatan alutsista juga menunjukkan kemajuan. "Tetapi, tantangannya tinggal di komponen kunci seperti mesin jet atau sensor elektronik tingkat tinggi. Nah, kebijakan kita sekarang kalaupun harus impor, mereka wajib kerjasama dengan pabrik lokal untuk bikin pabrik suku cadangnya di sini," jelasnya.

"​Jadi, targetnya bukan cuma 'beli barangnya', tapi 'kuasai rantai pasoknya'. Kita sedang bangun ekosistem supaya ke depan, kalau ada situasi darurat, pertahanan kita tidak bisa 'dimatikan' lewat sanksi suku cadang oleh negara lain," ucapnya.

Berbagai komponen senjata, kendaraan tempur, kapal, dan pesawat mulai dibuat di dalam negeri melalui sinergi BUMN dan industri swasta. Sinergi antara BUMN dan industri swasta nasional menjadi kunci penguatan ekosistem ini. Sejumlah perusahaan swasta kini berperan aktif sebagai pemasok komponen, suku cadang presisi, hingga alutsista pendukung.

Salah satu contoh menonjol adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI). Perusahaan swasta nasional ini telah memperoleh lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata dan amunisi, serta suku cadang presisi bagi pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.

Pabrik PT NKRI di Bandung kini menjadi bagian penting dari rantai pasok industri pertahanan nasional, dengan kemampuan memproduksi selongsong peluru, proyektil, hingga komponen mekanik presisi. Keberadaan fasilitas ini memperkuat kemandirian industri hulu-hilir serta mendukung pemeliharaan alutsista tanpa ketergantungan pada pemasok luar negeri.

Peran PT NKRI mencerminkan implementasi nyata Pasal 11 dan Pasal 12 UU Industri Pertahanan, yang membuka ruang luas bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) untuk terlibat langsung dalam produksi dan pengembangan industri pertahanan nasional.

Selain itu, PT RepublikDefensindo juga tercatat aktif memproduksi kendaraan khusus militer, mulai dari truk militer, rantis 4x4, hingga kendaraan amfibi berantai. Pada 2020, perusahaan ini bekerja sama dengan BUMN pertahanan untuk membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu.

Di sektor amunisi, pabrik swasta pertama Indonesia milik PT Sapta Inti Perkasa telah beroperasi sejak 2024 di Malang. Fasilitas ini mampu memproduksi hulu ledak (brass cup), selongsong, dan merakit munisi kaliber 5,56 mm serta 9 mm dengan target awal masing-masing 100 juta butir per tahun, yang akan ditingkatkan bertahap hingga 500 juta butir per tahun.

Langkah ini krusial mengingat kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 5 miliar butir per tahun, jauh di atas kapasitas produksi tunggal Pindad. Kehadiran lini produksi swasta diharapkan mampu menutup kesenjangan tersebut dan sepenuhnya menghapus ketergantungan impor amunisi di masa depan.

Tren serupa juga terlihat pada produksi suku cadang kendaraan tempur, kapal patroli, drone, hingga sistem elektronik seperti Remote Control Weapon Station (RCWS) yang telah digunakan oleh Kementerian Pertahanan.

Secara keseluruhan, kemajuan ini menandai pergeseran strategis: sejumlah item krusial seperti senjata ringan, munisi, dan komponen tertentu kini 100 persen diproduksi di dalam negeri, sehingga anggaran pengadaan tidak lagi mengalir ke luar negeri. Lebih dari itu, Indonesia secara bertahap membangun kedaulatan rantai pasok pertahanan, sebuah fondasi penting bagi ketahanan nasional dalam jangka panjang. (Cah/P-3)