Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Taufiq Abdullah mendorong agar baik TNI maupun Polri dapat memanfaatkan produk industri pertahanan dalam negeri.
Hal ini merupakan satu di antara hal yang dibahas dalam saat pertemuan kunjungan kerja spesifik (Kunspik) Komisi I DPR RI terkait kesiapan industri pertahanan.
“Harusnya ini diberdayakan lalu dimanfaatkan produk produknya. Sehingga, mereka semakin lama terjadi proses pembelajaran sehingga mencapai posisi bahwa kualitas produksi yang dihasilkan (Kemenhan) Ini semakin bagus,” ujar Taufiq ketika saat kunjungan kerja spesifik di Cilodong, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.
Baca juga: TNI Pamer 125 Alutsista di Monas
Lebih lanjut, Taufik menilai meski Industri pertahanan Indonesia belum sehebat negara-negara lain seperti Prancis, Jerman dan negara maju lainnya. Namun Indonesia sudah bertekad untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan atau Alutsista.
“Jangan sampai semuanya impor dan sudah membentuk atau mendirikan satu institusi industri pertahanan,” ujar politikus Fraksi PKB ini.
Ia pun menjelaskan Kunspik ini diselenggarakan untuk melihat dua hal, yakni kesiapan Alutsista dan kesejahteraan prajurit.
Menurutnya dua hal tersebut menjadi hal utama dalam melihat kondisi pertahanan Indonesia.
Baca juga: Radar Canggih untuk Pertahanan Udara Indonesia
“Alutsista misalnya, sesungguhnya memang kita masih perlu penambahan Alutsista yang cukup banyak, dan ini tentu harus jadi perhatian kita semua untuk mencapai apa yang disebut dengan minimum essential force,” tambahnya.
Oleh karena saat ini belum mencapai itu, lanjutnya, semua pihak yang terkait seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan, perlu melihat kondisi tersebut sebagai sesuatu yang strategis, yang membutuhkan perhatian khusus agar bisa dipenuhinya.
Adapun terkait kesejahteraan prajurit, ia mengungkapkan bahwa faktanya dari sekitar 8.000 prajurit yang ada, baru tersedia perumahan yang berkapasitas 6.000 unit.
Baca juga: Dudung Minta Menteri Pertahanan Modernisasi Meriam TNI AD
Sehingga, masih ada 2000 prajurit yang belum memiliki rumah. Padahal, moto prajurit sendiri yakni agar selalu siap siaga.
Ia mengungkapkan apabila 2.000 dari 8.000 pasukan tersebut tidak tinggal di daerah tersebut, akan berdampak pada pengkondisian dari siap siaga itu sendiri. “Itu ini juga jadi harus menjadi perhatian kita,” jelasnya
Maka dari itu dirinya berharap proses perencanaan dan penganggaran untuk Alutsisya dan kesejahteraan prajurit perlu needs assessment (penjajakan kebutuhan). Sehingga dengan adanya itu, Indonesia dapat merumuskan prioritas.
“Prioritas apa sesungguhnya yang dibutuhkan di lapangan? Jadi karena itu maka harus melibatkan semua stakeholders terutama adalah para pengguna di lapangan gitu, sehingga mix antara kebutuhan dengan perencanaan,” tutupnya. (S-4)
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
PANGDAM I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut Prabowo sebagai sahabat.
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved