Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT militer sekaligus Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyayangkan terlibatnya komanda peleton dalam kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Ia mengatakan komandan seharusnya menjadi teladan dan melindungi anak buahnya.
"Komandan di level ini harus hadir, memberi teladan, dan menjaga anak buahnya, seperti arahan Presiden Prabowo: latih keras, tapi tanpa kekejaman. Kehadiran pimpinan yang aktif akan sangat mengurangi peluang kekerasan impulsif dan berulang," kata Khairul kepada Media Indonesia, Rabu (13/8).
Khairul menilai TNI harus melakukan evaluasi pembinaan terus menerus. Ia mengatakan tidak cukup dilakukan sekali buntut tewasnya Prada Lucky. Ia mengatakan yang terpenting dilakukan adalah memastikan kebijakan hasil evaluasi itu benar-benar dijalankan hingga level terbawah.
"Jadi, evaluasi pembinaan senior–junior memang patut dilakukan, tetapi dampaknya baru akan terasa kalau hasilnya dapatnya diimplementasikan konsisten di seluruh lini, dari pucuk pimpinan hingga satuan paling kecil," pungkasnya.
Sebelumnya, Prada Lucky dilaporkan meninggal dunia pada Rabu (6/8) pada 10.30 Wita setelah mendapatkan perawatan intensif selama empat hari di Rumah Sakit Umum Aeramo, Nagekeo.
Prada Lucky baru dua bulan menjadi Anggota TNI. Dia resmi bergabung dengan TNI AD pada Mei 2025. Setelah menyelesaikan pendidikan di Buleleng, Bali, Prada Lucky ditempatkan di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere (Yon TP 834/WM), Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Polisi Militer telah menetapkan 20 tersangka dan memproses berkas perkara untuk dilimpahkan ke peradilan militer. Kasus ini memicu sorotan publik terhadap mekanisme pembinaan prajurit yang dinilai masih menyisakan praktik kekerasan.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan komandan peleton yang seharusnya memberi teladan dan perlindungan malah terlibat dalam penyiksaan terhadap Prada Lucky.
“Iya. Danton (Komandan Peleton),” kata Wahyu.
Adapun Komandan Peleton yang merupakan perwira muda berpangkat Letnan Dua itu diduga dengan sengaja memberi kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap Prada Lucky.
"Itu artinya militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan atau militer yang lainnya untuk melakukan tindak kekerasan itu juga akan dikenai sanksi pidana,” kata Wahyu. (H-3)
Mereka juga dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Darat.
Munafrizal juga mendukung sikap Komisi I DPR RI yang mendorong TNI melakukan reformasi internal terkait pola pembinaan prajurit, khususnya menghilangkan budaya senior-junior.
Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.
Khairul menjelaskan TNI juga harus melakukan penguatan kepemimpinan mikro dan pengawasan langsung di level kompi dan peleton. Pasalnya, di sana kehidupan sehari-hari prajurit berlangsung.
Dia juga mempertanyakan pelaku yang jumlahnya mencapai 20 orang. Ia meminta penjelasan lengkap peristiwa tersebut.
PSHK meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS diproses di peradilan umum, bukan militer.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved