Kalimantan Selatan Tolak Beras Impor

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menolak rencana pemerintah melakukan impor beras karena dinilai akan merugikan petani. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel, Syamsir Rahman bahkan menyatakan akan mundur dari jabatannya jika beras impor masuk ke wilayahnya.

"Saya akan mundur dari jabatan saya sebagai kepala dinas jika beras impor masuk Kalsel. Kebijakan itu sangat merugikan petani dan Kalsel sendiri dalam kondisi surplus beras," tegas Syamsir Rahman, Senin (5/4).

Kalsel tercatat sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional dengan produksi 2,1 juta gabah kering giling pertahun atau surplus beras sebesar 500-600 ribu ton beras. Bahkan Kalsel juga diplot sebagai penyangga utama pangan ibukota negara baru di Kalimantan Timur. Dikatakan Syamsir meski sebagian wilayah sentra pertanian di Kalsel terkena bencana banjir namun pihaknya optimistis target produksi padi tetap tercapai. Hingga April 2021 sejumlah daerah diperkirakan akan memasuki panen raya seluas lebih dari 100 ribu hektar.

Sebelumnya Pj Gubernur Kalsel, Syafrizal ZA menegaskan Kalsel memiliki potensi lahan pertanian seluas 553 ribu hektar, yang perlu terus ditingkatkan. Dengan keberhasilan surplus di bidang pertanian padi ini Kalsel tak perlu lagi masuk beras impor.

Polemik seputar impor beras ini muncul setelah adanya rencana pemerintah melakukan impor beras sebesar 1 juta ton tahun ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan rencana impor beras merupakan sebuah mekanisme pemerintah untuk menjaga cadangan beras yang dimiliki oleh Bulog. Pasalnya cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog kurang dari 1,5 juta ton. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siswantini Suryandari