Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso menilai, keputusan pemerintah mempersiapkan impor beras
saat panen raya kurang tepat. Pasalnya, secara psikologis, rencana kebijakan itu akan berdampak pada pasar beras dalam negeri.
"Harga gabah dan beras akan tertekan dan cenderung akan turun terus (akibat wacana kebijakan tersebut)," kata dia dalam webinar Kebijakan Pembangunan
Pertanian Seri 1: Problematika dan Kebijakan Impor Beras, Rabu (14/4). Kegiatan ini diselenggarakan Pusat Kajian Kebijakan Pertanian (PAKTA)
Fakultas Pertanian UGM dan Kagama Pertanian UGM.
Mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementan ini, meminta pemerintah untuk meninjau kembali keputusan impor beras untuk membantu petani agar harga wajar dapat diterima petani. Dengan begitu, petani akan tetap bergairah untuk bertanam padi kembali pada musim selanjutnya.
"Disarankan pemerintah agar meningkatkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri secara intensif," terang mantan Dirut Perum Bulog ini.
Selain itu, ia memandang perberasan nasional perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu, on farm, dan hilir dengan menetapkan
kebijakan yang sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan menteri perlu dilakukan antara lain
harga eceran tertinggi beras, harga pembelian pemerintah dan pelaksanaan bantuan sosial non tunai.
"Perlu revitalisasi penggilingan padi kecil untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi hasil serta efisiensi. Lalu, penyusunan sistem logistik nasional
dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pangan," imbuhnya.
Sementara Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Prof Andi Trisyono menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir angka produktivitas padi nasional dan luasan panen cenderung stagnan atau landai. Padahal, jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, ia khawatir, pada suatu saat Indonesia akan mengalami defisit beras. "Misalnya saat ini surplus, tetapi
di suatu titik akan mengalami minus," tuturnya.
Andi menyampaikan, tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan pertanian, yaitu ekstensifikasi, diversifikasi pangan, serta
intensifikasi.
Dimata Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr Jamhari, pemerintah perlu menyiapkan penduduk Indonesia untuk mengonsumsi pangan lokal. Selain itu, inovasi di bidang pengolahan pangan sangat penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Indonesia memiliki keuntungan dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Kekayaan akan sumber pangan lokal yang besar dapat menekan ketergantungan impor atas sumber bahan pangan. (OL-13)
Baca Juga: Dibantah Bibit Siklon 94W akan melewati Yogyakarta
Kelangkaan beras di sejumlah ritel modern justru memberikan dampak positif bagi pedagang di Pasar Induk Cipinang.
DINAS Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menemukan beras tak layak konsumsi beredar di sejumlah toko dan swalayan.
Kemendag menyebut pengecer-pengecer kini hanya lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan stok beras mereka.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Agen menghentikan pasokan kendati pedagang telah mengorder. Kalaupun ada pengiriman beras, jumlah tidak sesuai pesanan.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri tekstil dan plastik dalam negeri.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved