Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso menilai, keputusan pemerintah mempersiapkan impor beras
saat panen raya kurang tepat. Pasalnya, secara psikologis, rencana kebijakan itu akan berdampak pada pasar beras dalam negeri.
"Harga gabah dan beras akan tertekan dan cenderung akan turun terus (akibat wacana kebijakan tersebut)," kata dia dalam webinar Kebijakan Pembangunan
Pertanian Seri 1: Problematika dan Kebijakan Impor Beras, Rabu (14/4). Kegiatan ini diselenggarakan Pusat Kajian Kebijakan Pertanian (PAKTA)
Fakultas Pertanian UGM dan Kagama Pertanian UGM.
Mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementan ini, meminta pemerintah untuk meninjau kembali keputusan impor beras untuk membantu petani agar harga wajar dapat diterima petani. Dengan begitu, petani akan tetap bergairah untuk bertanam padi kembali pada musim selanjutnya.
"Disarankan pemerintah agar meningkatkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri secara intensif," terang mantan Dirut Perum Bulog ini.
Selain itu, ia memandang perberasan nasional perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu, on farm, dan hilir dengan menetapkan
kebijakan yang sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan menteri perlu dilakukan antara lain
harga eceran tertinggi beras, harga pembelian pemerintah dan pelaksanaan bantuan sosial non tunai.
"Perlu revitalisasi penggilingan padi kecil untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi hasil serta efisiensi. Lalu, penyusunan sistem logistik nasional
dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pangan," imbuhnya.
Sementara Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Prof Andi Trisyono menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir angka produktivitas padi nasional dan luasan panen cenderung stagnan atau landai. Padahal, jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, ia khawatir, pada suatu saat Indonesia akan mengalami defisit beras. "Misalnya saat ini surplus, tetapi
di suatu titik akan mengalami minus," tuturnya.
Andi menyampaikan, tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan pertanian, yaitu ekstensifikasi, diversifikasi pangan, serta
intensifikasi.
Dimata Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr Jamhari, pemerintah perlu menyiapkan penduduk Indonesia untuk mengonsumsi pangan lokal. Selain itu, inovasi di bidang pengolahan pangan sangat penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Indonesia memiliki keuntungan dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Kekayaan akan sumber pangan lokal yang besar dapat menekan ketergantungan impor atas sumber bahan pangan. (OL-13)
Baca Juga: Dibantah Bibit Siklon 94W akan melewati Yogyakarta
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved